Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim meminta Presiden Prabowo Subianto segera menyusun petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang transparan dan inklusif.
Menurutnya hal ini sangat penting untuk meminimalkan berbagai risiko yang kemungkinan bisa saja saja terjadi ke depannya. Rivqy Abdul menegaskan, petunjuk teknis membuat Kopdes Merah Putih menjadi lebih terarah sehingga harapan memperkuat ekonomi kerakyatan dapat diwujudkan.
Baca Juga: OJK: Kopdes Merah Putih Menggerakkan Perekonomian Desa
Rivqy Abdul Halim mengatakan, tujuan Kopdes Merah Putih memang sangat mulia, namun bukan berarti Kopdes Merah Putih tak berisiko, dia mengatakan, Kopdes Merah Putih sangat rawan menjadi ladang korupsi.
Dia mengatakan sejumlah lembaga riset menyebut potensi korupsi mencuat bahkan di tahap pembentukan koperasi. Dari pencarian modal awal yang berbasis dana desa atau pinjaman bank, hingga penggelembungan biaya pendirian koperasi.
Meski Koperasi Kelurahan Merah Putih atau Koperasi Desa Merah Putih kini dapat mengajukan pinjaman hingga Rp 3 miliar ke Bank Himbara, namun para pakar memprediksi terjadinya risiko gagal bayar.
Belum lagi potensi kerugian perbankan bisa membesar dari Rp10,06 triliun pada tahun pertama hingga mencapai Rp15,17 triliun pada tahun keenam. Untuk itu, dia mendorong pemerintah untuk segera menyusun petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan program Koperasi Merah Putih yang transparan dan inklusif.
"Evaluasi berkala juga wajib dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan koperasi benar-benar beroperasi dan memberikan manfaat nyata," kata Rivqy dilansir Rabu (30/6/2025).
Dia mengingatkan, pembentukan koperasi bukan sekadar target kuantitatif atau momen seremonial, tapi juga harus didukung oleh skema pembinaan yang jelas.
"Permodalan yang berkelanjutan, sistem manajemen dan pengawasan yang efektif harus jelas agar koperasi mampu mandiri dan berdaya guna bagi anggota dan masyarakat sekitar," jelasnya.
Anggota Komisi di DPR yang membidangi urusan perkoperasian ini juga mengingatkan, pentingnya program pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Hal tersebut agar tata kelola koperasi semakin profesional.
Baca Juga: Zulkifli Hasan Desak Kepala Daerah Segera Bangun Kopdes Merah Putih
"Koperasi harus menjadi ekosistem ekonomi rakyat yang membangun kepercayaan dan partisipasi aktif masyarakat," tegas Legislator dari Dapil Jawa Timur IV ini.
