Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan masih mencari solusi terbaik menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat kondisi ekonomi yang kian tak jelas di tengah gejolak Timur Tengah lantaran perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengakui, gelombang PHK itu memang menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi secara maksimal. JIka gelombang PHK itu gagal dibendung, maka angka pengangguran yang mendadak melonjak di Indonesia. Itu bakal menjadi pukulan hebat bagi pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Toba Pulp Lestari Akan PHK Sekitar 80 Persen Karyawan
"Kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia," ujar Afriansyah dilansir Senin (18/5/2026).
Afriansyah mengakui ancaman PHK itu memang nyata adanya, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun itu terjadi secara global di berbagai negara di dunia akibat perang Timur tengah yang belum berkesudahaan sampai sekarang.
Afriansyah kemudian merinci angka pengangguran di Indonesia sekarang ini yang memang masih relatif tinggi dan berpeluang terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan.
"Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," kata Afriansyah.
Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah kata Afriansyah terus memperkuat berbagai program ketenagakerjaan untuk membuka peluang sekaligus memberi kesempatan kepada masyarakat mendapatkan pekerjaan di tengah kondisi geopolitik yang tak menentu sekarang ini.
Salah satu inisiatif yang direncanakan, yakni memperluas program Magang Nasional dengan meningkatkan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada 2026.
Program ini ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja dan meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang makin kompetitif.
"Untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insyaallah lowongan sekitar 150 ribu. Jadi, dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," ucap Afriansyah.
Selain program magang, pemerintah juga membuka pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja dengan kuota 70 ribu pelatihan.
Afriansyah pun mengajak masyarakat untuk mendaftar berbagai pelatihan tersebut melalui aplikasi SIAPKerja. Para peserta dapat mengikuti program magang dan pelatihan vokasi nasional.
"Di situ nanti diberikan insentif itu per hari untuk uang sakunya Rp20.000, terus pelatihannya gratis selama bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan sertifikasi dari negara," turur Afriansyah.
Baca Juga: Dampak Fluktuasi Dolar Terhadap Masyarakat Pedesaan
Afriansyah mengatakan, pemerintah yakin penguatan ekonomi rakyat akan menjadi fondasi penting dalam menghadapi tekanan global. Oleh karena itu, pelatihan kerja dan penempatan tenaga kerja akan terus diperluas di berbagai daerah di Indonesia.
