Presiden RI, Prabowo Subianto mengklaim Indonesia masih dihantui salah satu masalah serius yang berdampak luas ke berbagai lini, masalah itu yakni kebocoran anggaran. Kepala Negara mengatakan, penerimaan negara kita diperkirakan bocor hingga Rp2.500 triliun, saat ini pemerintah tengah berusaha keras menutup semua kebocoran itu untuk memaksimalkan anggaran negara.
Prabowo mengatakan, bocornya penerimaan negara berimbas ke berbagai hal salah satunya adalah kesejahteraan guru, gaji mereka kata Prabowo sukar naik karena anggaran yang cenderung minus.
Baca Juga: MTI Soroti APBN yang Terancam dalam 21 Inpres Era Prabowo
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini, karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat. Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus," kata Prabowo Di acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 dilansir Rabu (24/6/2026).
Bocornya penerimaan negara yang menyentuh ribuan triliun itu kata Prabowo dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi, yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal ini turut menyebabkan kerugian negara secara masif.
"Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," katanya.
Menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga USD150 miliar atau Rp2.500 triliun tiap tahun. Kekayaan yang harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.
"Saudara-saudara, kebocoran kita, kita hitung, para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih 150 miliar (USD) tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun," ucapnya.
Karena itu, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah.
Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah, yaitu dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing yang dilakukan para pengusaha.
Baca Juga: Rongrongan Jokowi Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode Dibalas AHY: Pemilu Masih Lama!
Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi. "Saudara-saudara sekalian, dan ini sedang saya perbaiki semua,” tegas Prabowo.
