Tantangan yang Harus Dihadapi

Tak hanya keuntungan yang dilihat dari kebijakan cuti melahirkan ini. Namun, ada juga beberapa tantangan seperti beban keuangan bagi pemerintah dan perusahaan. Oleh karena itu, perlu keseimbangan yang baik antara hak ibu dan keberlanjutan ekonomi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam mengarusutamakan kebijakan yang berperspektif gender, khususnya dalam menjamin kesejahteraan ibu dan anak. Namun, ia merasa khawatir kebijakan ini berpotensi merugikan pelaku usaha karena dapat menambah beban baru bagi dunia usaha.

Baca Juga: BKKBN Gaungkan 'Gerakan Kembali ke Meja Makan', Ussy Sulistiawaty: Makan Bersama Adalah Bonding untuk Keluarga

"Apindo pada dasarnya mendukung, karena ini juga sejalan dengan program Apindo dalam berpartisipasi menurunkan prevalensi stunting. Namun, ketentuan baru tersebut berpotensi menambah beban baru dunia usaha, baik secara finansial dan non-finansial," ujarnya.

Untuk itu, menurutnya perlu ada dialog sosial yang efektif antara pekerja dan pengusaha, disertai pemutakhiran kebijakan mengenai cuti hamil atau melahirkan yang sudah disepakati dalam PP/PKB di perusahaan masing-masing.

"Dunia usaha berharap agar penerapan disertai efektivitas peranan strategis pemerintah yang seimbang, yakni dengan tetap memberikan perlindungan memadai bagi pekerja perempuan yang melahirkan tanpa mengorbankan produktivitas dan daya saing dunia usaha," jelasnya.

Tak hanya itu, publik juga merasa khawatir terhadap kebijakan cuti tersebut. Banyak yang khawatir perusahaan akan semakin semena-mena terhadap pekerja perempuan dan ke depannya perempuan dinilai akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan.

Mengutip dari beberapa laman media sosial, berikut keresahan yang dituangkan oleh masyarakat melalui kolom komentar:

So, bagaimana tanggapanmu Growthmates? Kebijakan cuti melahirkan 6 bulan ini lebih menguntungkan atau merugikan?