Selain penindakan terhadap penyebar hoaks, dr. Indra juga menilai pemerintah perlu meningkatkan transparansi mengenai Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Banyak keraguan masyarakat muncul karena kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan terbuka.
“Pemerintah diharapkan bisa lebih transparan mengenai KIPI. Datanya harus dibuka secara jelas, kronologinya bisa diakses sehingga masyarakat lebih memahami dan bisa percaya,” ujarnya.
Langkah lain yang menurutnya penting adalah menjadikan imunisasi sebagai salah satu syarat administratif untuk masuk lembaga pendidikan anak usia dini hingga sekolah dasar.
“Imunisasi sebaiknya menjadi syarat untuk masuk PAUD, TK, hingga SD. Kecuali jika ada alasan medis tertentu dengan surat keterangan dokter,” kata dr. Indra.
Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus melindungi anak-anak di lingkungan sekolah dari risiko penularan penyakit.
dr. Indra juga menekankan pentingnya edukasi publik yang berbasis data, bukan sekadar opini. Menuruutnya, konten edukasi sebaiknya dibuat sederhana, mudah dipahami, dan mudah dibagikan melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan.
“Edukasi masyarakat harus berbasis data, bukan opini. Buat konten yang singkat, mudah dimengerti, dan bisa dibagikan di grup WhatsApp atau media sosial,” katanya.
Ia juga mendorong keterlibatan influencer kesehatan, tokoh masyarakat, serta tokoh agama untuk memperkuat pesan pentingnya imunisasi.
Lebih jauh, dr. Indra menekankan bahwa imunisasi tidak hanya melindungi individu yang menerima vaksin, tetapi juga melindungi masyarakat luas melalui konsep herd immunity atau kekebalan kelompok.
Ia bahkan mencontohkan sebuah kasus yang menggambarkan dampak serius dari rendahnya cakupan imunisasi.
“Baru-baru ini ada seorang guru yang keguguran karena tertular campak dari muridnya yang tidak pernah diimunisasi. Ini menunjukkan bahwa dampaknya bukan hanya pada anak tersebut, tetapi juga pada orang lain di sekitarnya,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa upaya meningkatkan imunisasi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas.
“Ini tanggung jawab kita bersama agar jangan sampai kita menghadapi wabah-wabah yang mematikan di masa depan. Kasihan anak-anak kita jika hal ini tidak kita cegah dari sekarang,” pungkas dr. Indra.
Baca Juga: Kasus Campak Melonjak di Indonesia, Dokter Bagikan Cara Lindungi Anak dari Penularan
