Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) ikut menyoroti dokumenteri Dirty Vote yang menceritakan secara gamlang desain kecurangan Pemilu 2024.
Menurut Jusuf Kalla, film garapan jurnalis investigasi Dandhy Laksono itu justru belum berhasil membongkar semua kecurangan Pemilu, dia bilang pada kenyataanya kondisi pemilu kali ini jauh lebih miris dari apa yang diungkapkan dalam dokumenter itu.
Baca Juga: Pandangan Ketum Golkar Soal Film Dokumenter Dirty Vote
“Masih ringan dibanding kenyataan yang ada di masa itu. Masih tidak semuanya mungkin baru 25 persen," kata JK di kediamannya, Jalan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (12/2/2024).
Salah satu indikasi kecurangan Pemilu 2024 yang paling kentara namun luput dari sorotan Dirty Vote kata Jusuf Kalla adalah dugaan politisasi bantuan sosial yang dilakukan pihak tertentu. Politisasi bansos kata Jusuf Kalla masif terjadi di berbagai daerah.
“Karena tidak mencakup kejadian di daerah-daerah kejadian di kampung-kampung, kejadian bagaimana bansos diterima orang bagaimana datang petugas-petugas mempengaruhi orang," ujar JK.
Baca Juga: Jurnalis Investigasi Beber Alasan Rilis Dokumenter Dirty Vote Jelang Pencoblosan
Baca Juga: Anies Baswedan Minta TNI-Polri Netral di Pemilu 2024
Menurut Jusuf Kalla, film tersebut tak seharusnya membuat tersinggung, karena desain keruangan Pemilu itu dibongkar secara halus dalam dokumenter tersebut. Namun kenyataanya, film itu justru membuat marah Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Mungkin sutradaranya lebih sopan lah. Masih sopan tapi bagian pihak lain masih marah apalagi kalau dibongkar semuanya," tutupnya.
