Presiden Joko Widodo kembali menggelontorkan 1.000 paket bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat di sekitar Istana Bogor. Kepala Negara membagikan bansos tersebut pada Sabtu (6/4/2024) kemarin atau sehari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menterinya untuk hadir dalam sidang Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Ke empat menteri itu diminta untuk menjelaskan penyaluran bansos oleh Jokowi pada akhir 2023 hingga awal 2024 di mana pembagian bansos itu oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dinilai sebagai upaya untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.
Baca Juga: Jumlah Pemudik 2024 Diperkirakan Tembus 193,6 Juta Orang, Luhut: Ini Paling Meriah Sepanjang Sejarah
“Satu kebiasaan rutin dari Bapak Presiden, tiap Ramadan pasti memberikan atensi untuk warga Bogor. Biasanya malah bisa tiga sampai empat kali, ini baru sekali ya beliau," kata Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat mendamping Jokowi dalam acara penyaluran bansos tersebut dilansir Minggu (7/4/2024).
Bima Arya mewakili masyarakat Bogor mengucapkan terima kasih kepada presiden Jokowi atas penyaluran bansos tersebut. Menurutnya bansos itu sangat membantu masyarakat.
"Kami juga banyak berbincang terkait dengan bansos. Komitmen pemerintah pusat yang sangat kuat untuk membantu warga tidak mampu melalui bansos," ucapnya.
Sebagaimana diketahui kebiasaan Jokowi membagi-bagikan bansos kepada masyarakat dipersoalkan oleh kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ke dua kubu yang keok di Pilpres 2024 itu menuding Jokowi mempolitisasi bansos untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran, sebab penyaluran bansos dilakukan jelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024 lalu.
Namun tudingan kedua kubu dibantah habis-habisan oleh empat menteri Jokowi yang dihadirkan MK sebagai saksi dalam sidang terakhir yang digelar Jumat (5/4/2024) lalu.
Para menteri kompak mengatakan penyaluran bansos tak ada kaitannya dengan kegiatan politik, itu murni program pemerintah untuk membantu masyarakat, lagipula penyaluran bansos itu telah dijadwalkan jauh-jauh hari sebelum para penyelenggara Pemilu menetapkan waktu Pemilu.
Baca Juga: MK Kabulkan Permintaan Kubu Anies-Muhaimin
Baca Juga: Tim Hukum Prabowo-Gibran Kritisi Materi Gugatan Kubu Anies-Muhaimin
Adapun ke empat menteri yang bersaksi dalam sidang PHPU di MK adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan Sri Mulyani; dan Menteri Sosial Tri Rismaharini
