Memasuki musim panen, petani di Desa Telang Sari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, mengapresiasi serapan gabah oleh Bulog meski harga jual belum sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) di lapangan.
Dwi Suprapto (43), salah satu petani setempat, mengaku lega meski 10 ton gabah keringnya hanya dibeli seharga Rp6.200/kg, masih di bawah HPP terbaru Rp6.500/kg.
"Alhamdulillah, hasil panen tetap memberi keuntungan, meski belum sesuai ekspektasi. Harapannya, ke depan ada kepastian harga sesuai aturan," ujar Dwi di Banyuasin, Selasa (4/2/2025).
Berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025 yang telah dicabut, HPP gabah seharusnya mengacu pada Rp6.500/kg dengan toleransi kadar air dan hampa maksimal. Namun, realisasi di lapangan masih timpang.
Di Telang Sari, harga Rp6.200/kg dinilai lebih baik dibanding wilayah lain di Banyuasin yang hanya mencapai Rp5.400/kg. Kondisi ini memicu kekhawatiran petani, terutama di daerah dengan serapan pasar terbatas.
"Jika harga tak sesuai HPP, beban biaya produksi yang tinggi sulit tertutupi," tambah Dwi.
Baca Juga: Petani Banyuasin Manfaatkan Alsintan untuk Efisiensi di Musim Panen
Desa Telang Sari, dengan luas sawah 771 hektare, mencatat produktivitas 7-9 ton/hektare berkat penerapan teknologi dan alat mesin pertanian (alsintan) modern. Namun, sebagai wilayah rawa, Banyuasin masih menghadapi tantangan optimalisasi lahan.
Kuntoro Boga Andri, Kepala Pusat BSIP Perkebunan Kementerian Pertanian, menyatakan pemerintah terus mendorong peningkatan produksi melalui program Optimalisasi Lahan Sawah (Oplah) untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) di lahan rawa.
"Dukungan alsintan dan pendampingan penyuluh pertanian menjadi kunci efisiensi produksi," tegas Kuntoro dalam kunjungan ke lokasi panen.
Peran Krusial Penyuluh dan Kemitraan Multisektor
Keberhasilan sektor pertanian, menurut Kuntoro, memerlukan kolaborasi antara petani, penyuluh, pemerintah, dan swasta. Penyuluh berperan vital dalam transfer teknologi, strategi tanam, hingga akses pasar. Sementara, kebijakan harga yang stabil diperlukan untuk menjamin kesejahteraan petani.
"Modernisasi saja tidak cukup tanpa kebijakan yang memastikan harga adil. Petani butuh kepastian agar semangat bertani tetap terjaga," pungkas Dwi.
Harapannya, langkah konkret kehadiran pemerintah daerah dan pusat dapat memperkuat posisi tawar petani, menekan disparitas harga, dan membuka akses pasar yang lebih luas demi kedaulatan pangan berkelanjutan.
