Kementerian Sosial (Kemensos) RI punya segudang pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan. Selain memutar otak untuk menyelesaikan berbagai masalah kesenjangan sosial, tugas berat lainnya yang sudah menunggu adalah membereskan masalah ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (bansos).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, banyak masyarakat Indonesia yang saat ini sudah merasa ketergantungan pada bansos, ini merupakan salah satu efek buruk yang harus buru-buru dibereskan.
Baca Juga: Cak Imin: Kita Berdoa Supaya Ada Tambahan Bansos, Semoga Sampai Rp100 Triliun
Lantaran ketergantungan terhadap bansos, banyak masyarakat menjadi tak punya motivasi, mereka cenderung berleha-leha dan tak mau berusaha, imbasnya masalah kesenjangan sosial terus terjadi, perkara itu menjadi sukur dientaskan.
"Isu strategis berikutnya adalah ketergantungan penerima bansos, belakangan ini ada rendahnya graduasi yang terentaskan dari kerentanan dan munculnya fenomena demotivasi akibat menikmati bantuan sosial," kata Gus Ipul saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, ditulis Rabu (13/11/2024).
Kendati bansos bikin masyarakat hidup menjadi lebih santai, namun penyaluranya tetap dilakukan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Itu masuk dalam daftar program prioritas.
Hanya saja penyaluran bansos di era Prabowo dilakukan dengan lebih terstruktur, ini dilakukan supaya paket bansos yang disuplai lebih tepat sasaran.
Untuk itu Kemensos bersama lembaga-lembaga terkait lainnya kini sedang gencar melakukan pendataan ulang. Diharapkan mereka yang masuk dalam daftar penerima manfaat adalah orang yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah.
“Yang pertama ini adalah dipesankan oleh Pak Prabowo kepada kami yaitu bantuan sosial tepat sasaran, pemadanan data tunggal terpadu yang ini mengantisipasi dinamika verifikasi dan validasi yang di lapangan cukup dinamis,” ujarnya.
Gus Ipul mengatakan, tugas pemerintah bukan hanya melakukan pendataan dan penyaluran bansos belaka. Berikutnya mereka diperintahkan untuk melakukan evaluasi secara berkala, ini bertujuan agar bansos yang disalurkan tepat sasaran sekaligus sebagai upaya menekan ketergantungan terhadap bansos.
Baca Juga: Menilik Rencana Pembentukan Danantara, Super Holding BUMN Terobosan Presiden Prabowo Subianto
“Yang berikutnya kecepatan, ketepatan dan feedback evaluasi penyaluran bantuan," ungkap dia.
Isu strategis lain, kata Gus Ipul, adalah kolaborasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut dia, hal tersebut penting untuk mengintegrasikan gerakan bersama antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, serta pelibatan swasta dan filantropi.
"Berikutnya adalah pemenuhan standar pelayanan minimal urusan sosial, mulai dari standarisasi kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rasio ketersediaan sentra kemensos di seluruh Indonesia, dan upaya pemda dalam pemenuhan SDM terbatas," tandasnya.
