Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham ikut memberikan respons terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa, buruh dan masyarakat di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Baginya, hal tersebut merupakan hal wajar. Namun, dirinya meminta jika kritikan tidak boleh menjadi pelampiasan kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Sebagai keluarga besar bangsa Indonesia, kita lahir dari kebersamaan. DPR ada untuk masyarakat Indonesia. Kalau ada polemik, mari kita hadapi dengan arif dan bijaksana," ujarnya kepada wartawan, Kamis kemarin.
Baca Juga: Strategi Bos Abuya Group Atasi Tim yang Demotivasi
Baca Juga: Imbas Demo Besar-besaran di Pati, Menteri Tito Mendadak Gelar Rapat Bareng Seluruh Kepala Daerah
Lebih lanjut, dirinya menegaskan bahwa DPR RI merupakan lembaga yang diatur langsung oleh UUD 1945.
Karena itu, ia pun menilai seruan pembubaran DPR tidak dapat dilakukan dan berpotensi menyesatkan masyarakat. "Meski begitu, saya memahami alasan kemarahan publik. Gelombang kritik muncul terutama setelah beredar kabar mengenai kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR hingga Rp50 juta per bulan. Kenaikan itu disebut sebagai kompensasi atas rumah dinas DPR di Kalibata yang tidak lagi memadai," cetusnya lagi.
Lanjutnya, ia menilai kebijakan tersebut menimbulkan kesan jika anggota DPR kurang peka terhadap kondisi masyarakat.
"Kritik publik itu wajar, bahkan penting sebagai koreksi tetapi jangan sampai komunikasi terputus. Kalau rakyat hanya marah, DPR membela diri, masalah tidak akan selesai," tambahnya.
Karena itu, pihaknya pun mengajak masyarakat dan apra wakil rakyat untuk membangun kesadaran kolektif.
"Dalam agama pun sudah dijelaskan, jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil," ujarnya.
“Kalau komunikasi diperbaiki, saling menghormati dijaga, saya yakin bangsa ini bisa keluar dari situasi sulit. Jangan ada lagi sikap memaksakan kehendak," sambung dia.
