Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendadak menggelar rapat bareng seluruh kepala daerah. Rapat daring yang dilaksanakan pada Kamis (14/8/2025) itu digelar setelah aksi unjuk rasa besar-besaran di Pati, Jawa Tengah yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya lantaran kebijakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250.
Tito mengatakan, rapat tersebut guna mendata daerah mana saja telah atau bakal menerapkan kebijakan yang sama.
Baca Juga: Prabowo-Jokowi Masih Solid?
"Sekarang siang ini akan melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah untuk mengidentifikasi mana lagi yang terjadi kenaikan," ujarnya kepada wartawan di Lapangan Bulog, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025).
Tito belum bisa memastikan jumlah daerah yang telah menerapkan kebijakan tersebut, tetapi yang jelas dia meminta seluruh kepala daerah untuk mempertimbangan matang-matang segala kebijakan yang hendak diambil, jangan sampai kebijakan tersebut berujung polemik dan dapat memicu aksi sebagaimana yang terjadi di Pati.
"Saya mohon kepala daerah lainnya, setiap mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan pajak dan retribusi, jangan sampai memberatkan masyarakat. Lakukan bertahap saja," tuturnya.
Di sisi lain, ia juga memerintahkan agar seluruh kebijakan yang diambil dapat disosialisasikan secara matang kepada masyarakat, sehingga dapat dipahami dan tidak menimbulkan kegaduhan di publik.
"Rekan kepala daerah agar responsif melihat apa dinamika di masyarakat. Itu responsif, akomodatif. Ajak dialog, seperti itu," pungkasnya.
Sebelumnya, demonstrasi besar pecah di Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8). Massa aksi meminta Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Demonstrasi itu berawal dari rencana Sudewo untuk menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2 sebesar 250 persen. Ia bahkan sempat menantang masyarakat untuk berdemo.
Dalam unjuk rasa itu, Sudewo sempat menemui massa aksi. Namun, massa kemudian melempari Sudewo dengan botol air mineral dan sandal.
Baca Juga: Susi Pudjiastuti Skakmat Menteri Prabowo: Musuh Utama Kita Korupsi
Buntut kericuhan itu, DPRD Kabupaten Pati sepakat membentuk pansus untuk pemakzulan Sudewo. Namun, Sudewo menolak melepaskan jabatannya dengan dalih dirinya dipilih oleh rakyat secara konstitusional.
