Aksi demonstrasi mewarnai suasana kehidupan masyarakat Indonesia dalam waktu beberapa hari belakang ini. Yang awalnya hanya terjadi di Jakarta, aksi serupa terus meluas ke berbagai daerah lain.
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), mengatakan bahwa penyebab aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir ini adalah persoalan dalam negeri. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut adanya kemungkinan faktor dari luar negeri atas aksi demonstrasi yang terjadi.
Baca Juga: Demonstrasi Pecah, Rp0,25 Triliun Dana Asing Tinggalkan Tanah Air
"Saya kira bisa saja ada (pemicu dari luar), tapi lebih banyak disebabkan oleh masalah kita sendiri. Dari pihak rakyat itu banyak yang menganggur, banyak yang susah. Kemudian, omongan anggota DPR yang mengatakan tolol. Ini semua menjadi penyebab,” kata JK belum lama ini, dikutip Senin (1/9/2025).
Sebagaimana diketahui, rentetan aksi demonstrasi yang masih terjadi diawali dari aksi di hari Senin, 25 Agustus 2025. Penyebab utama dari aksi ini diyakini berasal dari rencana kenaikan tunjangan anggota DPR. Padahal, Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani dinilai terus-terusan membebankan pajak pada rakyat.
Tidak hanya itu, reaksi sejumlah anggota DPR akan kritikan masyarakat terkait rencana kenaikan tunjangan DPR menambah kekecewaan rakyat. Saat sejumlah pihak mengkritik aksi mereka berjoget di tengah ruang sidang Gedung DPR setelah diumumkan rencana kenaikan tunjangan, beberapa anggota DPR malah membuat konten balasan yang seolah menyindir masyarakat.
Di sisi lain, masyarakat masih mengeluhkan kondisi ekonomi yang memburuk di tengah maraknya PHK.
Demonstrasi susulan
Demo yang sebelumnya terjadi di tanggal 25 Agustus 2025 kembali digelar pada Kamis, 28 Agustus 2025. Di siang harinya, serikat buruh menggelar demo dengan membawa enam tuntutan, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, setop PHK, percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan meminta DPR merevisi UU Pemilihan Umum atau Pemilu.
Pada sore harinya, massa yang berasal dari mahasiswa dan massa berseragam sekolah berdatangan ke sekitar gedung DPR. Kali ini, mereka kembali meminta pencabutan tunjangan anggota DPR yang mencapai Rp100 juta per bulan. Tidak hanya itu, massa juga menuntut pembubaran DPR.
Demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR ini berlangsung ricuh. Puncaknya, terjadi tragedi berdarah dengan meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas kendaraan taktis Brigade Mobil atau Brimob. Kejadian ini mulai memicu kemarahan masyarakat Indonesia secara lebih luas. Di media sosial, bermunculan kritik tajam terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.
Di hari Jumat, aksi unjuk rasa tidak hanya terjadi di Jakarta. Sejumlah massa turun ke jalan di daerah Bandung, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, dan lain sebagainya. Eskalasi yang terjadi membuat Presiden Prabowo Subianto segera merespons tuntutan massa.
Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, mendukung pemerintah untuk bergerak cepat mengendalikan situasi yang masih memanas. "Situasi sekarang ini mencekam akibat peristiwa demo di DPR yang menimbulkan banyak korban dan kerusuhan meluas di seluruh Tanah Air. Hal ini tentu harus segera diselesaikan oleh pihak yang berwenang dan berwajib," katanya dalam keterangan resmi pada Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, penyebab kemarahan masyarakat adalah akumulasi dari banyaknya kebijakan yang dinilai merugikan rakyat. "Masalah utama yang kita lihat adalah akumulasi kekecewaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah banyak sekali menimbulkan protes di berbagai bidang. Hampir setiap saat protes muncul, penyelesaiannya tidak jelas, hanya diberi janji. Sementara itu, kebijakan baru terus muncul yang kembali memicu persoalan di masyarakat," jelasnya.
Selain itu, Mahfud menilai masih banyak politisi yang arogan, tidak memiliki empati terhadap kehidupan rakyat. Tidak hanya itu, penegakan hukum di Tanah Air juga masih sering tidak konsisten. "Ada pejabat yang diduga korup, tetapi masih bebas berkeliaran, tetap berkuasa, dan membuat kebijakan. Semua ini harus diselesaikan agar persoalan bangsa tidak semakin rumit,” pungkasnya.
