Koordinator Tim Advokasi Penegak Etika, Moral dan Integritas Bangsa, Ahmad Khozinudin mengatakan Gibran Rakabuming Raka melarikan diri dari pemakzulan yang sedang berproses di DPR RI. Gibran melarikan diri dengan mengajukan pengunduran diri yang langsung diterima MPR. 

Menurutnya, pengunduran diri Gibran seharusnya ditolak sehingga putra sulung Jokowi itu benar-benar jatuh lewat cara pemakzulan. Dengan mengundurkan diri, Gibran terkesan jauh lebih terhormat, bahkan dengan pengunduran diri itu rakyat kembali terbebani lantaran harus menanggung semua fasilitas pensiunannya.

Baca Juga: Prabowo Minta Kader PDI-P Jadi Wapres Pengganti Gibran, Ibu Mega Kasih Jawaban Tak Terduga, Simak!

"Mundurnya Gibran otomatis membuat rakyat  menjadi terbebani, karena harus menanggung hak keuangan negara untuk mantan Wapres," kata Khozinudin kepada wartawan Senin (16/11/2026).

Bagi Khozinudin tak ada yang istimewa dari pengunduran diri Gibran, langkah mundur itu seharusnya di tahan agar Gibran benar-benar mempertanggungjawabkan skandal ijazahnya, namun sayangnya DPR yang seharusnya mengembut proses pemakzulan itu justru bertepuk tangan gembira menyambut pengunduran diri Gibran. 

"Sayangnya DPR ikut bersorak sorai atas kemunduran Gibran," pungkas Khozinudin.

Apabila Gibran mundur secara sukarela maka ia tetap berhak mendapatkan uang pensiun dan fasilitas dari negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden, pengunduran diri atas permintaan sendiri termasuk dalam kategori berhenti dengan hormat. 

Nantinya Gibran bakal memperoleh Uang Pensiun Pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir (sekitar Rp20,16 juta per bulan). Besaran ini tidak dipengaruhi oleh lama atau singkatnya masa jabatan. 

Ke depan Gibran juga akan memperoleh sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya dari negara (dengan batas maksimal luas tanah dan bangunan masing-masing 1.500 meter persegi). 

Selain itu, Gibran akan memperoleh fasilitas satu unit mobil milik negara beserta pengemudinya.

Biaya rumah tangga dan kesehatan Gibran juga ditanggung oleh negara, seperti  biaya listrik, air, telepon, serta seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wapres beserta keluarga. 

Terakhir, Gibran masih menerima fasilitas pengamanan dari Paspampres. 

Sementara jika dimakzulkan atau diberhentikan tidak dengan hormat, maka Gibran tidak berhak mendapatkan uang pensiun dan fasilitas negara lainnya. 

Baca Juga: Mundur Biar Terkesan Terhormat Seolah-Olah Korban, Terus Nikmati Fasilitas Pensiun, Mas Gibran, Kamu Licik!

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 (Pasal 6 ayat 1), hak pensiun serta hak keuangan/administratif hanya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.