Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi melontarkan kritik keras terhadap Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) setelah putranya Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menurutnya, Gibran merupakan representasi dari ambisi besar Jokowi, ia terlampau dipaksakan untuk naik menjadi Wakil Presiden demi melanggengkan kekuasaan Jokowi, kendati jabatan itu direngkuh lewat cara-cara yang melanggar hukum.
Baca Juga: Gibran Mundur, Listyo Sigit Tersangka, Kader PSI Ramai-ramai Cabut, Jokowi Beneran Selesai?
Ujung-ujungnya kata Islah Gibran justru terjungkal dan kekuatan politik keluarga Jokowi yang sudah dibangun dengan susah payah justru runtuh dalam semalam.
“Biarkan anak berkembang sesuai minatnya. Kalau dia masih hobi main Lego dan Tamiya, jangan paksa jadi wakil presiden," kata Islah dilansir Olenka.id Senin (16/11/2026).
Kasus Gibran lanjut Islah mesti menjadi bahan refleksi, bahwa orang tua yang terlampau berambisi melanggengkan kekuasaan dengan memaksakan kehendaknya kepada anak, imbasnya tak bakal baik. Itu tak hanya merugikan diri sendiri namun berimbas pada seluruh rakyat Indonesia.
"Dari kasus Gibran kita belajar, bahwa orang tua tidak boleh memaksakan ambisi butanya melalui anak," ucapnya.
Adapun Gibran Rakabuming Raka memilih memilih mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden di tengah upaya pemakzulan dirinya yang sedang bergulir di DPR.
Pemakzulan itu merupakan buntut dari ijazah SMA/SLTA Gibran yang dipakai saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.
Dalam upaya hukum yang dilakukan, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa ijazah SMA/SLTA Gibran tak ditemukan. Mahkamah Agung (MA) kemudian membatalkan surat keterangan (suket penyetaraan ijazah SMA/SLTA Gibran.
Kendati memilih mundur di tengah upaya pemakzulan dirinya, namun Gibran mengaku meletakan jabatan itu bukan karena kasus ijazah. Sayangnya ia tak menjelaskan secara terperinci soal alasan tersebut.
Pasca mundurnya Gibran, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru pada Rabu (02/12/2026) mendatang.
Sidang paripurna itu juga sekalian melantik dan mengesahkan calon wakil presiden terpilih.
Demikian keputusan rapat gabungan MPR yang dihadiri fraksi-fraksi MPR dari unsur DPR dan DPD, pada Jumat (13/11/2026).
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih, akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2026," kata Ketua MPR Ahmad Muzani dalam jumpa pers, Jumat (13/11/2026).
Sementara itu Presiden Prabowo meminta partai-partai koalisinya membahas siapa calon wapres usulannya. Mereka diberi waktu sepekan.
Hal itu diputuskan dalam pertemuan Prabowo dan pimpinan partai-partai koalisi di kediamannya di Hambalang, Kabupatan Bogor, Jumat malam.
Baca Juga: Jatuhnya Tuh Jatuh Banget, Jokowi-Gibran Mustahil Bangkit dan Melawan
"(Kita) dikasih waktu satu minggu... Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, usai pertemuan tersebut.
