Proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka masih dalam proses penggodokan, sejauh ini belum ada nama yang disetor Presiden Prabowo Subianto ke MPR. Sesuai mekanismenya Kepala Negara wajib menyetor maksimal dua nama untuk dipilih salah satunya oleh MPR.

Walau belum ada nama pilihan presiden, namun sejumlah figur yang digadang-gadang bakal menjadi kandidat sudah mulai bermunculan. Salah satunya adalah Puan Maharani.

Baca Juga: Mundur Biar Terkesan Terhormat Seolah-Olah Korban, Terus Nikmati Fasilitas Pensiun, Mas Gibran, Kamu Licik!

Prabowo bahkan disebut-sebut telah meminta kader PDI-P untuk mendampingi dengan mengisi kursi Wapres yang ditinggal Gibran. Namun upaya Prabowo memboyong kader partai banteng masih kandas oleh beberapa hal.

“Saya dapat info A1000 dari beberapa sumber. Pak Prabowo meminta salah satu Kader terbaik PDIP untuk pertimbangan menjadi Wakil Presiden,” kata pegiat media sosial Sutan Mangara Harahap dilansir Olenka.id Senin (16/11/2026).

Kendati diminta langsung oleh Prabowo, namun PDI-P sama sekali tidak tergiur dengan tawaran tersebut. Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kata Sutan menolak. Ia ingin partainya tetap berdiri di luar pemerintahan sebagai partai pengontrol. 

Hal ini sekaligus menegaskan komitmen PDI-P yang sedari awal memang sudah menyatakan sikap untuk berada di luar pemerintah. Mereka tak mau menjadi bagian dari kekuasaan.

"Namun Ibu Megawati Menolak dengan halus. "Biarlah PDIP tetap di luar Pemerintahan, dan PDIP konsisten akan mengawal dan mengawasi pemerintahan Prabowo " Ucap salah seorang sumber," beber Sutan.

Sejauh ini ada dua nama kader PDI-P yang digadang-gadang pantas menjadi wapres pengganti Gibran keduanya adalah Puan Maharani dan Pramono Anung. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kabar tersebut hanya sekadar isu, PDI-P kata dia sampai sekarang belum mengambil sikap. Lagi pula keputusan final partai kata dia berada di tangan Megawati Soekarnoputri.

"Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

Hasto mengatakan pengisian jabatan wakil presiden telah diatur dalam konstitusi. Karena itu, PDI-P menegaskan sikap untuk tetap berpegang pada konstitusi, demokrasi, dan supremasi hukum.

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.

Hasto mengatakan konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon pengganti wapres. Dia mengatakan pengganti wapres kewenangan Prabowo.

"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," tegasnya.

Dia berharap dua nama yang nantinya diusulkan merupakan sosok yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.

Baca Juga: Gibran Mundur, Listyo Sigit Tersangka, Kader PSI Ramai-ramai Cabut, Jokowi Beneran Selesai?

"Maka kita hormati hak prerogatif Presiden yang telah diberi konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.