Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden terus disorot sejumlah pihak. Di kubu yang mendukung pemakzulan Gibran pengunduran diri itu dinilai sebagai sebuah intrik licik yang diambil Gibran saat posisinya sudah sangat terdesak.
Praktisi Hukum Ahmad Khozinudin mengatakan, Gibran yang memilih mundur di tengah upaya pemakzulan yang sedang bergulir di DPR jelas tidak bisa dibenarkan, sebab dengan meletakan jabatan wakil presiden yang diperoleh lewat cara-cara curang itu, Gibran terkesan menjadi korban. Pada sisi lain ia mendapat kesan mundur secara terhormat dan tetap menikmati sejumlah fasilitas pensiunan.
Baca Juga: Gibran Mundur, Listyo Sigit Tersangka, Kader PSI Ramai-ramai Cabut, Jokowi Beneran Selesai?
"Apa yang mau dia pertahankan kalau nanti bertaruh. Cuman tadi memang ya kelicikan, ya kita harus katakan kelicikan. Kenapa kelicikan? dia mau ya, tetap ngambil hak keuangan negara dengan mundur seolah-olah terhormati gitu," ujar Ahmad dilansir Senin (16/11/2026).
"Benefit legacy tadi. Ya oke. Benefit dari sisi paling fitim, seolah-olah dia dikuyo-kuyo jadi korban. Padahal kan salahnya dia, kenapa Suketnya bermasalah gitu loh. Jangan salahkan masyarakat yang menggugat," tambahnya.
Dalam proses hukum yang bergulir, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ijazah SMA/SLTA Gibran yang dipakai untuk mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu tak ditemukan.
Mahkamah Agung (MA) kemudian membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran. Dengan begitu Gibran dianggap cacat prosedural sejak awal.
Terkait dua putusan itu, kubu Gibran sempat mengklaim bahwa mereka tak diberi kesempatan membela diri di MK dan MA, namun klaim itu langsung dibantah secara tegas.
“Di MK juga di Mahkamah Agung. Ada satu klaim mereka bahwa Gibran seolah-olah tidak diberi kesempatan untuk membela diri baik di forum MK maupun di forum Mahkamah Agung.Enggak mungkin MK manggil Gibran enggak. Karena pihak Gibran itu pihak yang berkepentingan. Harusnya dia yang berinisiatif masuk sebagai pihak terkait," tegas Ahmad
Ia menyesalkan mengapa pihak lain seperti Andi Azwan yang justru maju sebagai pihak terkait di MK, bukan Gibran sendiri.
Baca Juga: Buat Pak Jokowi, Kalau Anak Masih Main Lego dan Tamiya Jangan Dipaksa Jadi Wapres!
“Ngapain si Andi Azwan yang masuk? Emang siapa Azwan? Akhirnya kan Andi Azwan dan kawan-kawan diputus oleh MK tidak punya legal standing. Harusnya Gibran," pungkasnya.
