Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang diterima PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), perusahaan tersebut memperoleh delapan paket proyek dari dua kementerian sepanjang tahun anggaran 2024–2026.
KPK menyatakan tengah mencermati temuan tersebut untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk dugaan tindak pidana korupsi dan benturan kepentingan.
Sorotan muncul lantaran Raffi Ahmad saat ini berstatus sebagai Utusan Khusus Presiden. Kondisi tersebut turut memunculkan pertanyaan mengenai potensi pelanggaran Pasal 12 huruf i UU Tipikor yang mengatur larangan bagi penyelenggara negara terlibat dalam pengadaan yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya.
Baca Juga: Hartanya Tembus Rp1,1 Triliun, Properti Termahal Raffi Ahmad Ada di Depok, Bukan di Andara!
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya perlu mengkaji lebih lanjut temuan tersebut untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana korupsi yang dapat ditindaklanjuti.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi, dikutip pada Rabu (11/10/2026).
Terkait potensi pelanggaran Pasal 12 huruf i UU Tipikor, Budi menegaskan bahwa KPK perlu mengidentifikasi dan menguji seluruh unsur dalam ketentuan tersebut. Menurutnya, penelusuran harus mencakup proses pengadaan secara menyeluruh, bukan hanya sebatas penunjukan penyedia.
"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," ujarnya.
Budi juga mendorong instansi terkait melakukan evaluasi terhadap proses pengadaan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pekerjaan.
Dia mengingatkan, berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK, pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu sektor yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi.
"Sehingga memang KPK terus mendorong instansi-instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam proses pengadaan barang dan jasa ini harus betul-betul hati-hati. Sejak perencanaan, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, sampai dengan evaluasinya. Sehingga PBJ itu juga harus dipastikan betul-betul memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," tegas Budi.
Lebih lanjut, KPK belum memastikan apakah akan memanggil Raffi Ahmad untuk dimintai keterangan terkait polemik tersebut. Saat ini, lembaga antirasuah masih mencermati hasil evaluasi internal yang dilakukan instansi terkait sebelum menentukan langkah selanjutnya.
"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa," pungkasnya.
