Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan publik setelah putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu terang-terangan menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya saat ini.
Rencana angkat kaki dari istana itu telah disampaikan secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang digelar selama lebih dari dua jam pada Selasa (10/11/2026).
Gibran menyampaikan itu di tengah desakan sejumlah pihak yang mendesak DPR memakzulkannya pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA/SLTA Gibran yang dipakai dalam pendaftaran pencalonannya pada Pilpres 2024 lalu.
Terlepas dari cara Gibran memilih hengkang, mengundurkan diri atau menunggu dimakzulkan, ia sebenarnya masih berhak mendapat sejumlah fasilitas setelah tak lagi menjadi Wapres. Salah satunya adalah fasilitas protokoler
dan sejumlah hak setelah meninggalkan jabatan.
Meski begitu, menurut Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, hak yang seharusnya didapat Gibran sebenarnya bisa dikaji ulang apabila memang diperlukan.
"Banyak orang mengatakan, wah enak sekali mengundurkan diri kemudian protokoler dan sebagainya tetap didapatkan. Saya kira bukan big deal ya. Itu biasa saja. Kalau mau direview nanti fasilitas yang diperoleh nanti bisa saja," kata Refly dilansir Rabu (11/11/2026).
Lebih lanjut Refly mengatakan, Gibran saat ini memang hanya punya dua pilihan, mengundurkan diri atau dimundurkan. Kedua pilihan itu sah menurut konstitusi kita.
Menurut Refly, pengunduran diri merupakan hak subjektif Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Hak tersebut tidak membutuhkan alasan khusus maupun persetujuan atas dasar pertimbangan tertentu.
"Ada pilihan dimundurkan atau mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri itu Pasal 8, itu hak subjektif. Mengundurkan diri tidak membutuhkan apa-apa, tidak memerlukan alasan apa-apa. Itu hak subjektif," ujarnya.
Dari kedua pilihan itu, Refly menyarankan agar Gibran memilih mengundurkan diri saja ketimbang dimakzulkan. Pengunduran diri jauh lebih terhormat ketimbang dipaksa meletakan jabatan lewat proses politik.
"Tapi sekali lagi pengunduran diri itu lebih baik dibandingkan dimundurkan. Apalagi gonjang-ganjingnya luar biasa yang bisa menimbulkan instabilitas politik," pungkasnya.
Sebagai informasi, UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden mengatur hak pensiun bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Dalam Pasal 6, pensiun diberikan sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Sementara Pasal 7 dan Pasal 8 mengatur sejumlah hak administratif, termasuk tunjangan, rumah kediaman, kendaraan beserta pengemudinya, serta fasilitas kesehatan.
Baca Juga: Dengar Baik-Baik! Prabowo Tak Menolak Niat Gibran untuk Mundur
Namun status pengunduran diri sebagai pemberhentian dengan hormat dan konsekuensinya terhadap seluruh hak tersebut masih perlu dipastikan melalui penjelasan hukum tersendiri.
