Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jakarta PT Food Station Tjipinang Jaya diduga terlibat dalam skandal beras oplosan setelah ditemukan 201 ton beras milik mereka yang cacat mutu.
Menangapi dugan keterlibatan BUMD andalan Pemprov Jakarta dalam kejahatan ini Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), August Hamonangan mendesak Pemprov Jakarta dan para penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan.
Baca Juga: Geram Gegara Beras Subsidi Dioplos, Prabowo: Kurang Ajar Itu, Serakah!
“Dugaan pengoplosan beras oleh PT Food Station harus diselidiki serius. Jika terbukti, ini bentuk kecolongan besar dalam tata kelola BUMD,” ujar August kepada wartawan Jumat (25/7/2025).
Pengoplosan beras subsidi menjadi beras premium dengan harga selangit itu kata Agust bukan kejahatan biasa, ini adalah bentuk pengkhiantan yang mencederai kepercayaan publik.
“Masyarakat membayar mahal tapi diduga mendapat beras oplosan. Ini bukan sekadar pelanggaran, tapi kejahatan yang mencederai kepercayaan publik,” tegasnya.
August menyatakan dukungan penuh terhadap langkah hukum dan investigasi menyeluruh, baik di internal BUMD maupun oleh aparat penegak hukum.
“Jika terbukti, semua pelaku harus dihukum sesuai aturan yang berlaku,” imbuhnya.
Prabowo Dongkol
Kasus beras oplosan ini juga membuat dongkol Presiden Prabowo Subianto. Ia marah besar. Kepala negara bilang ini adalah perbuatan pidana, dia meminta para pelakunya segera diseret ke pesakitan. Kepala negara menyebut perbuatan mereka sangat kurang ajar, mereka kelewat serakah dan mesti diganjar sanksi setimpal.
“"Ini adalah pidana. Ini enggak benar, ini pidana. Yang saya katakan kurang ajar itu. Serakah," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan beras subsidi adalah pangan yang bersumber dari pemerintah yang mensubsidi bibit hingga peralatan pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun ada pihak yang justru memanfaatkannya untuk meraup untung besar.
"Bayangkan ya, beras kita subsidi benih. Kita subsidi pupuk. Pabrik pupuk milik rakyat milik negara. Pestisida disubsidi. Waduk-waduk dibangun oleh uang rakyat. Ya, irigasi-irigasi dibangun oleh uang rakyat. Beras alat-alatnya pakai bahan bakar disubsidi oleh rakyat. Begitu sudah digiling jadi beras, ya, itu paket diganti (jadi premium)," tuturnya.
"Beras yang disubsidi ini, yang ditempel katanya beras premium harganya tambah Rp 5.000-Rp 6.000. Ini menurut saudara benar atau tidak," tambahnya.
Berapa Kerugian Negara?
Menurut Prabowo perbuatan keji itu berpotensi merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahun. Prabowo mengaku sangat jengkel dengan kejadian itu, sebab selain merugikan negara, hal ini juga berimbas langsung kepada masyarakat.
Baca Juga: Tak Punya Utang! Kekayaan Presiden Prabowo Tembus Rp2 Triliun
"Satu tahun, dengan-dengan permainan ini ya, beras biasa diganti bungkusnya dibilang beras premium, dijual, ini hilang kekayaan kita Rp 100 triliun tiap tahun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu," ujar dia.
