Selain itu, ia menilai juga bahwa pemerintah perlu menyusu skema negosiasi yang seimbang. Seperti mempertimbangkan peningkatan impor dari AS untuk sektor-sektor strategis. "Jika AS ingin mengurangi defisit dagangnya, maka Indonesia bisa menawarkan peningkatan impor produk-produk tertentu, sepanjang itu tidak merugikan industri dalam negeri. Ini adalah bagian dari diplomasi timbal balik yang rasional," ujarnya lagi.
Kemudian, ia menilai jika Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi hambatan masuknya investasi. "Adanya momentum negosiasi dengan AS bisa menjadi pintu masuk penyempurnaan regulasi TKDN. TKDN harus ditinjau ulang agar tetap melindungi kepentingan nasional, namun tetap menarik bagi investor," ujarnya.
"Kami yakin, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melakukan negoisasi dengan baik," tukas dia.
