Isu lain yang mendapat perhatian dokter Tirta adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi, khususnya Pertamax.
Menurutnya, masih banyak masyarakat kelas menengah yang menggunakan Pertamax untuk kendaraan sehari-hari, sehingga kebijakan terkait harga BBM perlu mempertimbangkan kondisi kelompok tersebut.
Ia menilai terdapat anggapan yang keliru bahwa seluruh pengguna Pertamax berasal dari kalangan mampu.
"Jangan gegabah memandang bahwa yang pakai Pertamax itu semua orang mampu. Tidak juga. Ada banyak masyarakat menengah yang memakai Pertamax dan mereka tidak mendapatkan subsidi. Kelompok ini yang sering kali kena dari kanan dan kiri," ujarnya.
dokter Tirta berharap pemerintah terus memantau dampak kebijakan tersebut dalam beberapa bulan ke depan, termasuk kemungkinan perpindahan konsumen dari Pertamax ke Pertalite yang dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM subsidi.
Dalam bidang kesehatan, dokter Tirta memberikan perhatian khusus terhadap sistem BPJS Kesehatan. Ia menilai, sistem jaminan kesehatan nasional Indonesia sebenarnya sudah sangat baik dan memiliki konsep yang kuat.
Namun demikian, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi mendalam terhadap berbagai persoalan yang menyebabkan beban pembiayaan BPJS terus meningkat.
"BPJS itu sistemnya bagus sekali sebenarnya di Indonesia. Sangat proper. Tetapi tolong dievaluasi apa yang membuat sistem ini tekor, supaya tenaga kesehatan juga mendapatkan haknya dengan layak," kata Tirta.
Ia juga menyoroti adanya gesekan yang kerap terjadi antara pasien dan tenaga kesehatan akibat persoalan administratif yang sebenarnya berada di luar kewenangan dokter.
"dokter itu pekerja. Banyak konflik yang akhirnya membenturkan pasien dengan dokter, padahal dokter tidak mengurus kebijakan BPJS secara langsung," jelasnya.
Menanggapi kritik yang menyebut dirinya sebagai dokter yang terlalu banyak berbicara soal politik, dokter Tirta menegaskan bahwa politik bukan hanya urusan para politisi atau pejabat negara.
Menurutnya, hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan politik, sehingga setiap warga negara berhak memberikan pendapat terkait isu publik.
"Politik itu ada di setiap kehidupan kita. Kebijakan-kebijakan pemerintah dirasakan di sekitar kita. Jadi tidak harus menjadi pejabat untuk berkomentar soal politik," ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak bersikap apatis terhadap berbagai persoalan bangsa karena keputusan politik yang dibuat hari ini akan berdampak pada kehidupan masyarakat di masa depan.
Di akhir pernyataannya, dokter Tirta mengajak masyarakat untuk tetap menyampaikan aspirasi secara santun dan bertanggung jawab. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak warga negara, tetapi harus dilakukan tanpa merusak fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat.
Bagi masyarakat yang tidak dapat turun langsung ke jalan, ia menilai media sosial juga dapat menjadi sarana menyampaikan pendapat selama dilakukan secara bijak dan tidak mengandung unsur kebencian maupun diskriminasi.
"Kalau kalian tidak sanggup demo, kalian bisa menyampaikan aspirasi lewat media sosial. Tentunya tidak lewat SARA. Yang penting jangan apatis, karena ada kepentingan bersama yang jauh lebih besar," tutup dokter Tirta.
Baca Juga: Fakta Konsumsi Kopi Harian Menurut Dokter Tirta, Berapa Batas Amannya?
