Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tidak terima dengan sikap sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengadukan dirinya kepada Komisi XI DPR RI. Dia juga mengaku tidak terima dengan sebutan 'juru bayar' yang disematkan oleh BUMN tersebut.
Purbaya menegaskan dirinya bukan sekadar juru bayar, namun ia juga bakal mengontrol kerja-kerja BUMN, apabila ada program yang mandek atau tak jalan sama sekali, maka anggaran untuk BUMN bakal ia pangkas dan bakal mengutak atik petinggi para BUMN.
Baca Juga: Menteri Purbaya: Kelihatannya Komisi XI DPR Jadi Arena Curcol Danantara untuk Menekan Saya
"Saya kan pengawas, saya ganti saja dirutnya," kata Purbaya dilansir Rabu (1/10/2025).
Purbaya mengatakan aksi potong kompas yang dilakukan BUMN dengan langsung menghadap dan curhat panjang lebar ke Komisi XI DPR adalah kekeliruan, dia mengatakan, semestinya BUMN tersebut datang menghadap dirinya dan menyampaikan permintaannya.
"Mestinya Danantara harus lebih cerdas lagi. Ketika mood saya seperti itu, langsung dia ngadap saya, minta apa? Ini kan enggak, dia ngadap Anda (DPR RI) langsung. Padahal sama saya teman, saya pengawas Danantara, awas besok. Kenapa mereka enggak ke saya?" ujar Purbaya.
Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menjelaskan soal tagihan subsidi dan kompensasi dari PLN dan Pertamina tahun 2024, dia menyebut semuanya telah dibayar lunas, namun anehnya Kementerian Keuangan kembali ditagih.
Dia mengatakan proses pembayaran itu telah dituntaskan tahun lalu, memang dalam prosesnya ada jeda waktu beberapa bulan karena audit serta verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, pembayaran tak mungkin molor hingga tahun berikutnya.
Namun, Menkeu Purbaya berjanji memangkas proses tersebut menjadi satu bulan saja. Ia menjelaskan pernah bekerja di sektor swasta sehingga paham cost of capital perusahaan bengkak imbas lamanya pembayaran tagihan tersebut.
"Pada dasarnya, begitu masuk akal, kita akan ini (proses) secepatnya. Memastikan bahwa program PSO (public service obligation) kami tidak mengganggu cash flow dari Pertamina, PLN, dan lain-lain. Tapi nanti saya lihat, kalau enggak untung juga, awas! Kalau sudah cost diturunkan, jangan main-main mereka," tandasnya.
