Partai Demokrat tiba-tiba bermanuver dan memutuskan mendukung wacana pemilihan kepala daerah dilakukan lewat DPRD. Perubahan sikap yang kontras itu memunculkan sederet spekulasi.
Bahkan muncul isu yang menyebut perubahan haluan Partai Demokrat lantaran ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah melobi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: RI Resmi Swasembada Pangan, Prabowo: Tidak Ada Bangsa yang Merdeka Kalau Makanan Tak Tersedia
Meski demikian isu lobi politik antara Prabowo dan SBY buru-buru ditepis Gerindra, dimana perubahan sikap Partai Demokrat disebut sebagai sebuah keputusan mandiri.
“Tidak ada pertemuan antara Pak Prabowo dan Pak SBY,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Prasetyo Hadi dilansir Jumat (9/1/2026).
Prasetyo menyatakan dukungan Demokrat terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan keputusan internal partai tersebut. Menurut dia, tidak ada upaya persuasi dari Prabowo maupun elite Gerindra lainnya.
Ia menambahkan, Gerindra tidak mencampuri proses pengambilan keputusan partai lain. Setiap partai politik, kata dia, memiliki mekanisme sendiri dalam menentukan sikap terhadap isu strategis nasional.
Prasetyo menilai perubahan sikap Demokrat didasarkan pada pertimbangan rasional dan kajian panjang. Ia menyebut keputusan politik tidak mungkin diambil tanpa perhitungan matang, termasuk menimbang aspek konstitusional dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.
“Kami menghormati pandangan masing-masing partai. Keputusan seperti ini pasti melalui kajian,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan partainya sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam membuka opsi pilkada melalui DPRD. Menurut Demokrat, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah.
Baca Juga: Perusahaan China Palsukan KTP untuk Hindari Pajak, Purbaya Geram
Demokrat menilai pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama sah dalam sistem demokrasi Indonesia. Namun, pembahasan kebijakan tersebut harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik.
Saat ini, Demokrat bergabung dengan Gerindra, Golkar, PAN, Nasdem, dan PKB yang mendukung wacana pilkada melalui DPRD. Sementara itu, PDI Perjuangan masih menyatakan penolakan karena menilai skema tersebut berpotensi mengurangi kualitas demokrasi.
