Pemerintah menegaskan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Semester I Tahun 2026 tetap menunjukkan fundamental yang kuat dan sehat. Pertumbuhan pendapatan negara yang tinggi, belanja negara yang produktif, serta pengelolaan pembiayaan yang prudent mampu menjaga defisit APBN tetap terkendali sekaligus memperkuat ketahanan fiskal nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp1.459,4 triliun, tumbuh 21,4 persen (year-on-year). Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656,0 triliun, meningkat 17,8 persen (year-on-year) untuk mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tak Ambil Pusing Soal Utang Indonesia Tembus Rp8.000 Triliun
Dengan kinerja tersebut, defisit APBN tetap terjaga sebesar Rp196,5 triliun atau hanya 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada saat yang sama, APBN juga mencatatkan surplus keseimbangan primer sebesar Rp85,1 triliun, yang mencerminkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
"Kinerja APBN menunjukkan bahwa fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan pendapatan yang tumbuh signifikan, belanja yang produktif, serta pembiayaan yang dikelola secara terukur, APBN terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pembangunan nasional, dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan," ujar Menkeu.
Pemerintah menilai tren kinerja fiskal sepanjang Semester I 2026 semakin menguat. Pendapatan negara meningkat signifikan dari Rp574,9 triliun pada akhir Maret menjadi Rp1.459,4 triliun pada akhir Juni, sementara belanja negara terus dioptimalkan untuk memberikan dampak ekonomi yang lebih merata sepanjang tahun.
Kondisi fiskal yang sehat tersebut turut memperoleh pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil, mencerminkan keyakinan terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal dan prospek perekonomian Indonesia di tengah dinamika ekonomi global.
Menurut Menkeu, keputusan tersebut sekaligus menepis berbagai spekulasi yang sempat berkembang di pasar mengenai potensi penurunan peringkat kredit Indonesia. Penilaian S&P menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada pada jalur yang tepat dengan tetap menjaga keseimbangan antara percepatan pembangunan dan kehati-hatian fiskal.
Selain itu, pemerintah juga memperoleh capaian positif dari pasar keuangan internasional. Lembaga pemeringkat Lianhe Credit Rating di Tiongkok memberikan peringkat AAA dengan outlook stabil terhadap rencana penerbitan surat utang pemerintah Indonesia (Panda Bond).
Peringkat tertinggi tersebut didasarkan pada penilaian bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang solid, pertumbuhan ekonomi yang kuat, ketahanan tinggi terhadap guncangan eksternal, kapasitas pembayaran utang yang baik, cadangan devisa yang memadai, serta rasio utang pemerintah yang tetap pruden sekitar 40 persen terhadap PDB, sehingga mendukung keberlanjutan fiskal.
Pemerintah meyakini bahwa capaian tersebut akan semakin memperkuat kepercayaan investor, memperluas akses pembiayaan di pasar internasional, serta mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan.
Ke depan, Pemerintah akan terus menjaga APBN agar tetap sehat, kredibel, dan adaptif sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, mempercepat pembangunan, melindungi masyarakat, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
