Pemerintah segera melakukan pembayaran perdana untuk cicilan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang segera jatuh tempo pada 25 September 2026 mendatang. Pembayaran yang disetor ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu tembus Rp37 triliun.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Nufransa Wira Sakti mengatakan pihaknya bakal menyelesaikan kewajiban cicilan pertama itu begitu menerima tagihan dari Himbara. Dia bilang sampai sekarang pihaknya belum mendapat atau menerima surat tagihan tersebut.
"Nanti Kemenkeu akan membayar setelah adanya tagihan dari Himbara," ujar Frans dilansir Selasa (22/9/2026).
Tagihan Himbara baru dapat diproses setelah bank menerima dokumen dari Agrinas Pangan Nusantara dan Kementerian Koperasi. Dokumen tersebut harus dilengkapi berita acara serah terima dan terlebih dahulu melalui peninjauan BPKP serta APIP pemerintah daerah.
Karena persyaratan tersebut belum seluruhnya terpenuhi, Kemenkeu menyatakan belum menerima tagihan dari Himbara. Meski demikian, anggaran untuk pembayaran sudah tersedia.
Dalam skema pembiayaan Kopdes Merah Putih, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240 triliun selama enam tahun untuk membayar kredit pembangunan fisik koperasi. Anggaran tersebut berasal dari Transfer ke Daerah, termasuk Dana Desa serta DAU atau DBH.
Setiap tahun pemerintah menyiapkan sekitar Rp40 triliun untuk membayar cicilan kepada Himbara. Untuk cicilan pertama, nilai yang disiapkan sekitar Rp37 triliun.
Kemenkeu menyatakan proses pembayaran tetap dilakukan dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah memastikan mekanisme tersebut dijalankan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
"Sehingga nanti pada saat pembayarannya akan terus terjaga transparansi dan juga akuntabilitasnya," ujarnya.
