Sebanyak 50 organisasi masyarakat sipil dari 8 simpul wilayah di Indonesia berkolaborasi melalui pembentukan Civil Society Organisations Working Group (CSO WG) untuk memperkuat peran masyarakat dalam aksi iklim yang responsif gender. Inisiatif yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dengan dukungan Uni Eropa ini ditujukan untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.

Urgensi penguatan aksi iklim tercermin dari kondisi Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim akibat karakteristik geografis dan klimatologisnya. Dokumen RAN GPI mencatat sebanyak 4.940 kejadian bencana hidrometeorologis pada 2023, meningkat 28% dibandingkan tahun sebelumnya. Dampak bencana dan perubahan iklim dapat dirasakan secara berbeda oleh setiap kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya, perlindungan, serta ruang pengambilan keputusan.

Baca Juga: Paradoks Diplomasi Iklim: Kucurkan US$1 Miliar untuk TFFF, Hutan Alam Indonesia Justru Terancam Ekspansi PSN

Deputi Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Sos., M.Hum. menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam upaya penanganan perubahan iklim, termasuk dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

“Perubahan iklim membawa dampak yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi serta mengambil peran dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Sejalan dengan tujuan RAN GPI 2024–2030, kami mendukung penguatan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil agar pengalaman, pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat di tingkat komunitas dapat menjadi bagian dari upaya penanganan perubahan iklim. Kami berharap pembentukan CSO Working Group ini dapat memperluas keterlibatan masyarakat dan memperkuat kontribusi bersama dalam aksi iklim di Indonesia,” ujar Amurwani.

RAN GPI 2024–2030 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam agenda penanganan perubahan iklim. Kerangka ini menempatkan perempuan, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya tidak hanya sebagai kelompok terdampak, tetapi juga sebagai pelaku penting dalam aksi iklim. Pelaksanaannya mencakup upaya adaptasi untuk memperkuat ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim serta mitigasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dukungan Uni Eropa terhadap inisiatif ini merupakan bagian dari kemitraan dengan Indonesia dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui strategi Global Gateway, Uni Eropa mendukung penguatan kemitraan di berbagai bidang, termasuk aksi iklim, ketahanan iklim, dan pembangunan hijau. Dalam upaya tersebut, keterlibatan masyarakat sipil menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan aksi iklim turut mempertimbangkan pengalaman serta kebutuhan masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan.

Pembentukan CSO WG dikembangkan melalui pendekatan co-construction, yang memberikan ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk turut merumuskan mandat, struktur, dan arah kerja jejaring tersebut. Melalui 8 simpul wilayah, CSO WG diharapkan dapat menghubungkan pengalaman dan praktik baik di tingkat komunitas dengan proses kebijakan nasional, sekaligus memperkuat koordinasi dan pertukaran pengetahuan antar organisasi.

Dalam 6–12 bulan ke depan, CSO WG akan memulai pelaksanaan agenda kerjanya melalui aktivasi jejaring di 8 wilayah, konsolidasi praktik baik dan bukti kerja organisasi masyarakat sipil, serta pemetaan isu prioritas terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Hasil dari proses ini akan menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi, mengembangkan produk pengetahuan, dan membangun dialog kebijakan dengan para pemangku kepentingan terkait.

KemenPPPA mengajak pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan internasional untuk menjadikan CSO WG sebagai mitra strategis. Kemitraan ini diharapkan membantu perencanaan program dan kegiatan, serta meningkatkan akuntabilitas aksi iklim yang responsif gender. Untuk itu, KemenPPPA akan terus mengawal pelaksanaannya dan mendorong pendampingan teknis serta penguatan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil secara berkelanjutan. Adapun CSO WG akan tetap menjadi wadah yang dimiliki dan digerakkan bersama oleh anggotanya.