Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo sangat berpotensi terjerat kasus dan masalah hukum. 

Menurut Mahfud, potensi dan peluang menyeret Jokowi ke hadapan meja hijau menjadi sangat mungkin setelah sejumlah kekuatannya diamputasi. Salah satu kaki tangannya yang paling berpengaruh, Listyo Sigit Prabowo ditangkap atas kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, eks Kapolri itu bahkan berpotensi terjerat makar.   

Baca Juga: Kalau Riwayat Pendidikan Gibran Bermasalah, Kenapa Prabowo tetap Menggaetnya Jadi Cawapres?

Kondisi Jokowi menjadi sangat terpojok setelah putranya Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisi wakil presiden RI. Gibran mundur di tengah upaya pemakzulan yang sedang bergulir di DPR buntut polemik ijazah SMA/SLTA miliknya. 

Menurut Mahfud, Jokowi sekarang ini sangat berpotensi di seret ke jalur hukum atas berbagai kasus yang telah dilaporkan ke pihak berwajib namun mandek.

“Itu sangat mungkin dimunculkan (kasus hukum Jokowi)  karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” kata Mahfud dilansir Rabu (18/11/2026).

Mahfud mencontohkan, salah satu kasus pelaporan terhadap Jokowi yang hingga sekarang belum ditindaklanjuti adalah laporan  Ubedilah Badrun (soal KKN) yang menurutnya telah lama diterima secara resmi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mahfud mengatakan pelapor sudah menyerahkan bukti-bukti, bahkan menguraikannya di berbagai media dan podcast. 

“Badrun sudah menyampaikan bukti-buktinya, bahkan bukti-bukti itu sudah diuraikan lewat berbagai media, berbagai podcast. Mestinya itu ditindaklanjuti,” ujarnya.

Mahfud juga menyinggung laporan yang menyangkut sosok “Bobby” dan perkara “Blok Medan”. 

Menurut dia, istilah itu pernah disebut seorang gubernur sebagai jatah tertentu. Ia lalu mengaitkannya dengan kasus di Maluku Utara. Meski mantan gubernur yang ia maksud, Kasuba, kini telah meninggal, Mahfud menilai ucapannya tetap punya bobot hukum.

“Almarhum sekarang, tapi ucapannya sudah dicatat menjadi bagian putusan pengadilan. Itu harus segera dilacak,” kata Mahfud. “Selama ini kan banyak yang menutup-nutupi itu.”

Mahfud berpendapat hambatan penegakan hukum selama ini berkaitan dengan posisi Listyo. Dengan tumbangnya Listyo, ia berharap aparat kepolisian kembali berorientasi pada penegakan hukum yang setara. 

“Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Dikabarkan Minta Kader PDIP Gantikan Gibran, Megawati Justru Punya Jawaban Tak Terduga: Biarlah...

Menurut Mahfud, ketika Listyo masih berkuasa, perkara-perkara tertentu sulit disentuh. 

“Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi,” kata Mahfud.