Perjalanan Gibran sebagai orang nomor dua di republik ini resmi berakhir setelah putra sulung Joko Widodo (Jokowi) itu memilih meletakan jabatannya di tengah upaya pemakzulan yang tengah bergulir di DPR RI. 

Gibran mau dimakzulkan lantaran proses pencalonannya sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu dianggap cacat sejak awal lantaran dokumen pendidikan yang digunakan yakni ijazah SMA/SLTA miliknya dianggap tak sah.  

Baca Juga: Prabowo Dikabarkan Minta Kader PDIP Gantikan Gibran, Megawati Justru Punya Jawaban Tak Terduga: Biarlah...

Proses hukum telah membuktikannya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ijazah SMA milik Gibran tak ditemukan, lalu Mahkamah Agung (MA) kemudian membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.   

Berdasarkan dua  putusan itu, DPR langsung memproses pemakzulan Gibran, namun di tengah upaya menyeret Gibran keluar istana wapres lewat berbagai upaya politik di DPR, Gibran secara mengejutkan menyatakan mundur. 

Pasca mundurnya Gibran, publik mulai menanyakan alasan Prabowo tetap mau meminang Gibran sebagai calon wakil presiden padahal dokumen pendidikannya yang menjadi syarat pendaftaran di sebagai cawapres tak beres. 

Menjawab pertanyaan itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mencoba memberi penjelasan sederhana. 

Perlu diketahui, Yusril merupakan Wakil Dewan Pengarah, sekaligus memimpin tim pembela/tim hukum Prabowo-Gibran dan menggerakkan tim relawan melalui Partai Bulan Bintang (PBB) pada Pilpres lalu. 

Dia menyebut, dirinya bergabung dengan tim kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat pasangan calon ini telah diresmikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau dengan kata lain, Yusril tak tahu menahu soal proses pencalonan hingga proses negosiasi politik yang membuat Gibran lolos menjadi cawapres pendamping Prabowo. 

Kemudian Yusril juga menyinggung sikap lawan Prabowo-Gibran, yakni Ganjar-Mahfud dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga tak pernah menyoal masalah pendidikan Gibran Rakabuming. 

"Jadi kami menerima barang jadi paslon yang sudah disahkan KPU. Itu juga tidak disanggah oleh dua paslon yang lain," ujar Yusril dilansir Rabu (18/11/2026).

Yusril mengatakan tugas pihaknya ketika itu sebagai tim kuasa hukum sama sekali bukan untuk memverifikasi riwayat pendidikan pasangan calon, itu adalah tugas para penyelenggara pemilu. 

"Dengan demikian, tugas kami sebagai lawyer bukan memeriksa kelengkapan persyaratan paslon," tukasnya.

Diketahui Gibran meletakkan jabatannya setelah 2 tahun 23 hari duduk sebagai Wakil Presiden RI. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Gibran dalam surat tersebut mengklaim bahwa keputusannya murni diambil atas dasar permintaan sendiri. Kalimat krusial yang paling banyak disorot publik adalah pesannya yang menegaskan bahwa ada hal yang jauh lebih besar dan harus diselamatkan ketimbang mempertahankan jabatannya.

"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.

Baca Juga: Prabowo Dikabarkan Minta Kader PDIP Gantikan Gibran, Megawati Justru Punya Jawaban Tak Terduga: Biarlah...

Gibran juga menegaskan bahwa pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden tidak berarti dirinya akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, ia meminta para pendukung dan kelompok relawannya tetap memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo hingga akhir masa jabatan pada 2029.