Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dinilai tak tak berbuat apa-apa untuk menyelamatkan karier putrinya Gibran Rakabuming Raka. Jokowi sama sekali tak melakukan perlawanan ketika Gibran tersandung masalah ijazah SMA/SLTA yang berbuntut pemakzulan oleh DPR RI.
Menurut Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Anwar Saragih sikap Jokowi yang pasif itu bukan muncul tanpa sebab, ia tak melakukan perlawanan lantaran tahu bahwa dirinya memang salah.
Sikap Jokowi yang demikian berbanding terbalik dengan Megawati Soekarnoputri yang berdiri melakukan perlawanan terhadap rezim orde baru ketika ia hendak dikudeta dari pimpinan PDI-P.
Baca Juga: Listyo Sigit Ditangkap, Gibran Mundur, Pak Jokowi Tinggal Tunggu Giliran Siap-siap Aja Diseret!
Anwar kemudian membandingkan Jokowi dan Megawati dalam menghadapi masalah yang identik tersebut. Ia menyebut Megawati memiliki kekuatan ideologi, sementara kekuatan politik Jokowi lebih bertumpu pada aparat, birokrasi, dan bantuan sosial (bansos).
"Jokowi tidak melakukan perlawanan saat anaknya, Gibran dipaksa mundur oleh DPR RI. Berbeda dengan Megawati yang melakukan perlawanan saat Rezim Orde Baru terlibat dalam proses kudetanya dari Ketua Umum PDI. Berani karena benar, takut karena salah," kata Anwar dilansir Rabu (18/11/2026).
Anwar berpandangan Jokowi tidak pernah membangun institusi demokrasi melalui partai politik secara mandiri. Sebaliknya, ia menilai Jokowi dan keluarganya lebih banyak memanfaatkan kekuatan partai politik yang sedang berkuasa.
Ia menyinggung keterlibatan Jokowi dan keluarganya dalam tujuh kontestasi pemilu melalui kekuasaan PDI Perjuangan, sebelum kemudian kembali menumpang pada kekuatan Partai Gerindra dalam kontestasi politik 2024.
"Kekuasaan Jokowi itu tanpa ideologi dan terbukti merusak tatanan demokrasi," kritiknya.
Lebih jauh, Anwar menilai selama satu dekade pemerintahan Jokowi, praktik politik sandera-menyandera kerap mewarnai hubungan kekuasaan. Ia juga menuding Jokowi terlalu jauh mencampuri urusan internal sejumlah partai politik.
Beberapa partai yang disinggungnya antara lain Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hingga Partai Demokrat.
Anwar turut menyinggung hubungan Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang disebut mengalami gesekan setelah NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2023.
Selain itu, ia menyoroti hubungan Jokowi dengan Megawati dan PDI Perjuangan yang menurutnya diwarnai sejumlah pengingkaran politik.
Menurut Anwar, rangkaian dinamika tersebut menjadi salah satu alasan yang menjelaskan mengapa Jokowi tidak memperoleh dukungan politik yang kuat ketika persoalan terkait ijazah Gibran bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), hingga menjadi sorotan di DPR RI.
Ia menilai partai-partai politik yang pernah memiliki hubungan dengan Jokowi tidak menunjukkan kesediaan untuk tampil membela mantan presiden tersebut.
Bahkan, Anwar turut menyoroti kondisi internal Partai Solidaritas Indonesia (PSI), partai yang telah mendeklarasikan gagasan Jokowisme.
Ia menyebut sejumlah elite PSI, yakni Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha, memilih mundur dari partai berlambang gajah tersebut.
"Jangankan partai-partai yang punya beban masa lalu dengan Jokowi, sekelas PSI saja yang sudah mendeklarasikan gagasan Jokowisme, elitnya seperti Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka dan Giring kabur," kata Anwar.
Baca Juga: Kalau Riwayat Pendidikan Gibran Bermasalah, Kenapa Prabowo tetap Menggaetnya Jadi Cawapres?
Sebelumnya, wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap persoalan Gibran sempat mengemuka di DPR RI. Seluruh fraksi disebut menyatakan melanjutkan proses tersebut.
Namun, langkah politik itu pada akhirnya tidak berlanjut setelah Gibran menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.