Batu bara masih menjadi salah satu persoalan besar dalam agenda transisi energi. Di balik pemanfaatannya sebagai sumber energi, industri batu bara menyimpan sederet persoalan, mulai dari konflik lahan, kerusakan lingkungan, hingga risiko ekonomi yang dapat merugikan lembaga keuangan.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyoroti masih adanya pembiayaan terhadap proyek-proyek yang menggunakan batu bara, termasuk oleh lembaga keuangan internasional. Salah satu yang disorot adalah pembiayaan kawasan industri berlabel hijau yang masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive berbasis batu bara.
Sebagaimana dikutip Olenka dari akun Instagram pribadi Bhima Yudhistira, @bhimayudhistira, Kamis (5/11/2026), Bhima menyebut, persoalan pembiayaan batu bara menjadi salah satu isu yang banyak dibicarakan dalam pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok.
Ia menyinggung keterlibatan lembaga keuangan dalam pendanaan proyek-proyek yang masih menggunakan batu bara, termasuk International Finance Corporation (IFC), anggota Grup Bank Dunia, yang menurutnya masih terindikasi membiayai kawasan industri berlabel hijau meski tetap mengandalkan energi fosil tersebut.
“International Finance Corporation itu masih terindikasi membiayai kawasan industri, labelnya hijau, tapi masih menggunakan batu bara,” tukan Bhima.
Menurut Bhima, dampak industri batu bara tidak hanya berkaitan dengan persoalan emisi, tetapi juga menyentuh kehidupan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan dan kawasan industri. Konflik bahkan dapat muncul sejak tahap pembukaan lahan hingga aktivitas pertambangan berlangsung.
“Nah, korbannya berapa? Korbannya itu udah banyak banget. Jadi mulai dari lubang tambangnya, sampai pada saat persiapan lahan, itu konflik semua isinya,” katanya.
Bhima juga mengkritik pandangan yang menganggap sumber daya batu bara seolah-olah dapat dimanfaatkan tanpa memperhitungkan dampak sosial dan ekologisnya. Padahal, menurut dia, ketergantungan terhadap batu bara turut memperbesar ancaman bencana lingkungan.
“Banyak sekali ditemukan, batu bara itu dianggap barang Tuhan dibagi rata. Padahal batu bara ini adalah sumber karutla, sumber bencana, sumber kekeringan, tapi masih dipertahankan,” tutur Bhima.
Di tengah dorongan transisi menuju energi bersih, Bhima menilai,lembaga keuangan perlu memperketat standar pembiayaan.
Aturan tersebut harus berlaku bagi berbagai entitas penerima pendanaan, mulai dari Danantara, badan usaha milik negara (BUMN), perusahaan swasta, hingga pengelola kawasan industri yang mengusung agenda transisi energi.
Menurutnya, label energi bersih atau transisi energi semestinya tidak menjadi pembenaran bagi proyek yang masih bergantung pada batu bara. Karena itu, bank internasional didorong untuk menghentikan pembiayaan terhadap proyek-proyek batu bara.
“Bank-bank internasional sudah pada saatnya untuk tidak lagi membiayai proyek-proyek batubara,” tegasnya.
Bhima mengingatkan, risiko pembiayaan batu bara bukan semata persoalan lingkungan. Dari sisi ekonomi, meningkatnya bencana dan tekanan terhadap keberlanjutan proyek dapat memengaruhi kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.
Ia juga mengatakan, ketika proyek yang dibiayai kehilangan kelayakan ekonomi atau nilainya merosot akibat perubahan kebijakan dan risiko lingkungan, lembaga keuangan berpotensi menghadapi kredit bermasalah.
Kondisi ini, lanjut dia, berkaitan dengan risiko stranded asset, yakni aset yang kehilangan nilai atau menjadi tidak ekonomis sebelum masa manfaatnya berakhir.
“Karena semakin besar bencana, ingat, semua kredit yang mereka salurkan bisa jadi nggak kembali. Bisa jadi kredit macet, dan itu yang dikenal dengan stranded asset,” kata Bhima.
Bhima pun mengajak masyarakat untuk memahami lebih jauh bagaimana ketergantungan terhadap batu bara dapat menimbulkan risiko ekonomi, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga secara global.
Ia mengarahkan publik untuk mengakses toksik20.org guna mengetahui lebih banyak mengenai persoalan tersebut.
Baca Juga: Bhima Yudhistira: Kekayaan Elite RI Bukan Semata Hasil Inovasi dan Kerja Keras
