Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus menjalin kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan BPDP dalam Jakarta Fiscal Forum (JFF) 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi DKI Jakarta. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, Pangihutan Siagian mengatakan JFF 2026 menjadi momentum bagi BPDP untuk memperluas kerja sama sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan sektor perkebunan kepada para pemangku kepentingan.
Baca Juga: BPDP Perkuat Hilirisasi Kakao Lewat Pengembangan Produk Bernilai Tambah
"JFF 2026 menjadi ruang yang strategis bagi BPDP untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memperkenalkan berbagai program pengembangan perkebunan kepada khalayak yang lebih luas," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Olenka pada Kamis (25/06/2026).
Menurutnya, sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, tidak hanya melalui penciptaan nilai tambah, tetapi juga pengembangan sumber daya manusia, ketahanan energi, dan pembangunan berkelanjutan.
"Melalui partisipasi ini, kami ingin menunjukkan bahwa sektor perkebunan memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, mulai dari penciptaan nilai tambah, pengembangan SDM, hingga dukungan terhadap ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan," katanya.
Baca Juga: Tingkatkan Produktivitas Sawit, Peserta Pelatihan BPDP Dalami Teknik Panen dan Pascapanen di PTPN IV
Sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP menjalankan berbagai program strategis untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan, di antaranya pengembangan biodiesel, peremajaan sawit rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, promosi, serta penyediaan sarana dan prasarana perkebunan.
BPDP menilai kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sekaligus mendorong daya saing sektor tersebut. Melalui sinergi yang lebih luas, berbagai program pengembangan diharapkan mampu memberikan manfaat bagi petani, pelaku usaha, dan masyarakat.
Baca Juga: POPSI dan BPDP Dorong Sawit Jadi Motor Penggerak Perekonomian Daerah 3T di Papua Barat Daya
Dalam forum tersebut, BPDP juga memperkenalkan berbagai program strategis yang telah dijalankan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta hilirisasi komoditas perkebunan sebagai bagian dari upaya menciptakan nilai tambah ekonomi.
Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP berharap Jakarta Fiscal Forum dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan.
"Kami berharap forum ini dapat membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong manfaat yang semakin besar bagi masyarakat," tutupnya.
Harapan ke depannya, BPDP akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak agar program-program yang dijalankan semakin efektif dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan sekaligus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
