Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengejutkan terkait praktik pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Di hadapan para kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Prabowo secara terang-terangan menyebut praktik penggelembungan harga atau mark-up selama ini terjadi hampir di setiap pembelian yang dilakukan lembaga pemerintah.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).
"Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Kita sudah tahu, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, semua sudah tahu apa yang terjadi, iya kan? Benar kan? Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan (di-markup), benar?" kata Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Pede PDIP Bakal Gabung Barisan Pemerintah: Itu Insting Saya!
Prabowo mengaku praktik tersebut bukan lagi menjadi rahasia di tengah masyarakat. Bahkan, menurutnya, besaran mark-up yang terjadi kerap tidak masuk akal dan telah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan. Ini sedang kita hentikan," tegasnya.
Presiden ke-8 RI itu menyebut langkah efisiensi dan penertiban yang dilakukan pemerintah mulai menunjukkan hasil. Dalam beberapa bulan pertama masa pemerintahannya, Prabowo mengklaim telah berhasil menghemat anggaran negara dalam jumlah fantastis.
Baca Juga: 'Prabowo Gak Ada Apa-apa, Pejabat Takutnya Sama Jokowi'
"Ini yang kita hemat dari beberapa bulan pertama pemerintah yang saya pimpin, kita bisa menghemat lebih dari Rp300 triliun," ujarnya.
Menurut Prabowo, dana hasil penghematan tersebut tidak dibiarkan mengendap, melainkan dialihkan untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintah.
Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahannya. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk pembangunan ribuan jembatan dan renovasi sekolah yang selama bertahun-tahun tidak tersentuh perbaikan.
"Sekolah-sekolah roboh, roboh! Sampai akhir tahun kita sudah akan memperbaiki 67.000 lebih sekolah. Tahun 2027 saya instruksikan harus lebih, 100.000 sekolah yang sekian belas tahun tidak disentuh," kata Prabowo.
Baca Juga: Prabowo Merasa Ada Upaya Goyang Pemerintah: Kritik Boleh, Tapi Jangan Fitnah dan Caci Maki!
Tak hanya sekolah, pemerintah juga menargetkan pembangunan 5.000 unit jembatan hingga akhir 2026 sebagai bagian dari pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.
Pernyataan Prabowo soal praktik mark-up ini pun langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, Presiden secara terbuka mengakui adanya kebocoran anggaran yang selama ini terjadi dalam belanja pemerintah dan berjanji untuk menghentikannya.
"Ini akal-akalan yang harus kita hentikan bersama," tutup Prabowo.
