Penangkapan terhadap eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo atas dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bikin publik menebak-nebak aktor di balik layar yang memberi perintah penyadapan tersebut. Sabotase nekat itu diyakini mustahil jika dilakukan atas inisiatif Listyo Sigit sendiri.
Di tengah tanda tanya besar itu, muncul nama Presiden ke-RI Joko Widodo (Jokowi), banyak pihak yang mengarahkan tudingan kepada ayah wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
Baca Juga: Listyo Sigit Cuma Eksekutor Lapangan, Siapa Dalang di Balik Aksi Penyadapan Prabowo?
Bukan tanpa dasar, tudingan itu muncul karena selama ini Listyo Sigit kerap diasosiasikan sebagai kaki tangan Jokowi yang hingga kini masih bercokol di dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Kecurigaan atas keterlibatan Jokowi dalam kasus penyadapan kepala negara tidak hanya datang dari masyarakat awam, politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli juga menaruh rasa curiga yang sama. Nama Jokowi ia sebut secara gamblang.
"Siapa yang menyuruh Listyo Sigit menyadap Presiden Prabowo? Apa Jokowi? Malam ini sejarah mencatat seorang mantan Kapolri, jenderal yang dipilih dan dilantik Jokowi, ditetapkan tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia," kata Guntur Romli dalam keterangannya dilansir Olenka.id Rabu (4/11/2026).
Terbongkarnya aksi penyadapan terhadap kepala negara membuka mata publik, bahwa Presiden Prabowo sedang ditikam dari dalam pemerintahannya sendiri. Listyo Sigit orang yang ia percaya menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu memilih mengkhianati sumpah jabatannya demi kepentingan kelompok tertentu di luar pemerintahan.
Menurut Guntur, Prabowo merupakan atasan formal Listyo saat menjabat Kapolri sekaligus pihak yang diduga menjadi korban penyadapan. Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan kepada siapa sebenarnya loyalitas mantan Kapolri tersebut diberikan.
"Maka publik wajar bertanya, kepada siapa sebenarnya loyalitas Listyo? Kepada presiden yang sah atau kepada patron lamanya, Jokowi, presiden yang mengangkatnya menjadi Kapolri?" tambahnya.
Pada sisi lain, partai Gerindra juga tampak marah besar atas aksi penyadapan tersebut. Lewat juru bicaranya, Sugiat Santoso, Partai Gerindra mendesak Polri untuk turut menangkap dalang di balik aksi penyadapan tersebut. Orang-orang penting di balik layar yang memberi perintah penyadapan kepala negara harus ikut diseret dan dimintai pertanggungjawabannya
"Polri tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan atau oknum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini," kata Sugiat.
"Sangat tidak masuk akal jika tindakan nekat menembus pengamanan Presiden dilakukan atas inisiatif pribadi tanpa perintah atau backing sistemik. Jangan pernah giring narasi ini seolah-olah hanya kelakuan individu yang lepas kontrol," tegasnya.
Selain mendesak penangkapan aktor intelektual di belakang akis penyadapan tersebut Sugiat meminta Polri segera mendalami motif penyadapan tersebut dan mengungkapnya secara transparan ke publik.
"Perlu dilakukan pendalaman secara transparan mengenai motif di balik tindakan ini, apakah murni kejahatan informasi, motif politik untuk mengganggu stabilitas nasional, atau ada keterlibatan jaringan atau kepentingan pihak eksternal tertentu," ucapnya.
Sugiat juga meminta Bareskrim memastikan apakah terdapat keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor tertentu yang memanfaatkan oknum untuk memperoleh informasi sensitif di lingkungan kepresidenan.
"Penyidikan harus membongkar seluruh alur komunikasi dan logistik alat sadap. Harus dipastikan apakah ada keterlibatan institusi lain, pihak swasta, atau aktor lain yang memanfaatkan oknum-oknum tersebut untuk mengakses informasi sensitif kepresidenan," imbuhnya.
Perlu diketahui, hubungan profesional Jokowi dan Listyo sendiri telah terjalin sejak 2011. Saat Jokowi menjabat Wali Kota Surakarta, Listyo pernah bertugas sebagai Kapolresta Surakarta.
Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden pada 2014, Listyo dipercaya menjadi ajudannya hingga 2016. Hubungan tersebut berlanjut ketika Jokowi mengusulkan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri pada Januari 2021, sebelum akhirnya dilantik menggantikan Jenderal Idham Azis pada 27 Januari 2021.
