Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membeberkan hasil pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (25/3), turut membahas tentang percepatan proyek hilirisasi serta optimalisasi pemanfaatan energi domestik guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi.
Menurutnya, hal tersebut guna menggenjot program hilirisasi sumber daya alam sebagai upaya strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor energi di tengah memanasnya konflik Amerika Serikat (AS) versus Iran.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Melonjak Gegara Perang Iran, Bahlil Jamin Harga BBM Tak Ikut-ikutan Naik
Bahkan, dalam pertemuan tersebut, Bahlil turut melaporkan dari 20 proyek hilirisasi tahap pertama, sebagian telah memasuki tahap peletakan batu pertama (groundbreaking), sementara sisanya dijadwalkan mulai bulan depan.
"Kemudian kita tambah lagi ada 13 item hilirisasi yang total investasinya kurang lebih sekitar Rp239 triliun dan akan kita bahas finalisasi," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2026).
Baca Juga: Uang Korupsi CPO Rp13,2 T Setara Renovasi 8.000 Sekolah
Sementara itu, ia juga mengatakan jika pemerintah akan mengoptimalkan potensi energi domestik lainnya, antara lain pada etanol dan biodiesel berbasis crude palm oil (CPO).
"Bapak Presiden memerintahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi-potensi energi yang ada di kita baik itu etanol, baik itu biodiesel, atau CPO," tambahnya.
Kemudian, ia menjelaskan Kepala Negata turut memberikan arahan khusus agar pengelolaan sumber daya alam mengutamakan kepentingan negara.
Tambahnya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga sumber daya alam sebagai aset strategis nasional sekaligus mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor mineral.
"Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk bagaimana memperhatikan kepentingan negara, prioritas di atas segala-galanya. Bapak Presiden juga memerintahkan mencari sumber-sumber pendapatan di sektor mineral yang selama ini belum adil bagi negara," jelasnya.
Ia menegaskan 2026 akan menjadi tahun penting bagi pembuktian kedaulatan mineral Indonesia. "Kita ingin yang ideal adalah harganya bagus, produksinya bagus, banyak. Tapi kalau tidak, jangan barang kita dijual murah," tukasnya.
