Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan berjanji bakal mengangkat dan memulihkan kembali karir para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dipecat karena menolak intervensi dari pihak tertentu untuk mendukung pasangan calon presiden/wakil presiden tertentu pada Pilpres 2024.
Tak hanya mengangkat kembali para ASN telah dipecat atau didemosi, eks Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, para ASN itu juga mendapat kesempatan promosi naik jabatan, sebab mereka adalah teladan yang baik, tetap pada pendirian menolak intervensi meski karir dan jabatan menjadi taruhannya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Respons Penurunan Videotron Anies Baswedan, Bawaslu Disebut-sebut
"Yang dianggap tidak menjalankan perintah itu maka kami akan kembalikan semua itu. Kami akan pastikan mereka yg didemosi digeser karna kemenangan 01 mereka akan mendapatkan tempatnya kembali bahkan promosi,” kata Anies Baswedan di Makassar Rabu (17/1/2024).
Lebih lanjut Anies Baswedan juga menyinggung intruksi Presiden Joko Widodo yang meminta seluruh ASN, TNI dan Polri untuk netral pada gelaran pilpres kali ini. Anies mengaku yakin aparat penyelenggara itu bakal netral, namun pada kenyataanya ada saja oknum yang memaksa mereka untuk tak netral.
"Saya percaya, intruksi presiden, arahan presiden akan dilaksanakan dan kami semua, rakyat Indonesia, akan menyaksikan itu semua pada 14 Februari nanti, " ucap Anies.
Anies menyebut, untuk mengintervensi ASN, TNI dan Polri untuk tidak netral, maka perlu usaha ekstra keras, tak hanya itu upaya intervensi ini juga memakan ongkos besar.
Baca Juga: Videotron Kampanye Diturunkan, Anies Baswedan Angkat Bicara
Baca Juga: Istana Buka-bukaan Soal Status Keanggotan Jokowi di PDI Perjuangan
“Kalau intervensi malah ada ongkosnya. Harus ekstra kalau mau intervensi. Kalau netral tidak ada hal yang harus dikerjakan di luar yang seharusnya, dan saya percaya ASN, TNI Polri akan netral," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini publik pengguna media sosial digegerkan dengan video penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Takalar, Sulawesi yang diduga mengeluarkan pernyataan mengarahkan dukungan kepada pasangan capres tertentu saat kegiatan rembuk guru di kabupaten setempat hingga dilaporkan ke Bawaslu.
Selain itu ada pula rekaman suara Bupati Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara yang diduga menginstruksikan jajaran untuk mendukung pasangan capres tertentu pada Pilpres, tapi belakangan prosesnya dihentikan Bawaslu setempat dengan alasan tidak terbukti.
