Di era Orde Baru, Presiden Soeharto meluncurkan kebijakan kendaraan bermotor niaga sederhana (KBNS) untuk meningkatkan kandungan lokal dalam industri otomotif. Selain itu, PT Garuda Makmur Motor, milik Probosutedjo, mulai memproduksi mobil Mini Transportasi Rakyat (Mitra) yang kemudian berganti nama menjadi Mobil Rakyat Indonesia (Morina). Namun, produksi mobil ini berhenti pada 1980.
Menjelang akhir pemerintahannya, Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional. Aturan ini menetapkan bahwa mobil nasional harus memiliki merek sendiri, diproduksi di dalam negeri, dan menggunakan komponen lokal. Untuk mendukungnya, diterbitkan pula Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996.
Baca Juga: Elektabilitas Salip Gibran, Anies hingga Dedi Mulyadi, Purbaya Ogah Terjun ke Politik
Pada saat itu, putra Soeharto, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, mendirikan PT Timor Putra Nasional dan meluncurkan mobil bermerek Timor sebagai mobil nasional.
Kemudian, di era pemerintahan Joko Widodo (2014–2024), ide serupa kembali muncul. Jokowi sempat mendorong Esemka yang diproduksi PT Solo Manufaktur Kreasi untuk menjadi mobil nasional. Proyek Esemka sendiri merupakan bagian dari janji kampanye Jokowi pada Pilpres 2014.
