Pemerintahan Prabowo Subianto menggodok sejumlah strategi membayar utang negara sebesar Rp800 triliun yang jatuh tempo pada 2025 ini. Salah satu cara yang bakal ditempuh adalah lewat pertukaran Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo secara bilateral (debt switch) seperti SBN yang dimiliki oleh Bank Indonesia.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan, sejauh ini pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan BI terkait mekanisme ini.
Baca Juga: Jatuh Bangun Jusuf Kalla Bangun Kerajaan Bisnis: Rintis 35 Perusahaan, yang Berhasil 25 Persen
“BI dan pemerintah sudah sepakat melakukan debt switch," kata Suminto dilansir Senin (13/1/2025).
Selain debt switch, strategi kedua yang bakal dilakukan pemerintah adalah memanfaatkan dana yang bersumber dari dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2024.
Perlu dicatat keseluruhan Silpa 2024 sebesar 45 triliun, namun Silpa ini pun juga memperkuat akumulasi Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah juga juga dapat digunakan untuk tahun anggaran berjalan. Total SAL yang dipegang pemerintah per 2023 senilai Rp 459,5 triliun. SAL itu sendiri merupakan akumulasi dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dengan ditambah atau dikurangi koreksi pembukuan.
"Yang tentu ketika dibutuhkan Silpa juga dapat digunakan memenuhi pembiayaan APBN 2025, tentu dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang. Jadi kita juga masih memiliki SAL yang mengakumulasi Silpa dalam beberapa tahun terakhir," tutur Suminto.
Baca Juga: Ucapan Selamat HUT Ke-52 PDIP dari Jokowi, Dibalas Langsung Puan Maharani
Cara ketiga yang bakal dilakukan adalah prefunding atau menarik utang terlebih dahulu untuk menutup kebutuhan anggaran pada 2025. Total prefunding yang telah dilakukan pemerintah pada 2024 untuk pembiayaan tahun anggaran 2025 sekitar Rp85 triliun.
"Itulah measure-measure yang dilakukan pemerintah untuk mengelola APBN 2025," tutup Suminto.
