Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, mengatakan pihaknya akan mengubah skema pemberian insentif Rp6 juta per hari bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, skema tersebut akan diubah sehingga pemberian insentif tidak lagi dilakukan secara merata. Bahkan, pihaknya mengaku telah mengajukan Peraturan Kepala Badan (Perbadan) untuk mengatur perubahan skema tersebut.
Baca Juga: Ramalan Orang PDIP: Kasus Keracunan MBG Bakal Terus Terjadi
Baca Juga: Dapur MBG Sama-sama Dapat Insentif Rp6 Juta, Kepala BGN: Masa yang Bikin 2.000 Porsi Dibayar Sama?
"Yang berlaku itu sampai dengan hari ini itu kan peraturan lama. Semenjak saya jadi Kepala Badan, saya sudah mengajukan Peraturan Kepala Badan yang harapannya di minggu ini itu sudah keluar, sehingga di minggu ini rencana besok atau Senin saya mau umumkan perubahan insentif itu," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, seperti dikutip Jumat (4/9/2026).
Lanjutnya, ia mengatakan dengan terbitnya aturan tersebut, pemberian insentif kepada pemilik dapur MBG akan mengacu pada ketentuan dalam Perbadan baru.
"Ini saya sedang, saya sudah mengajukan Peraturan Kepala Badan (Perbadan), tinggal nunggu waktu. Saya harapkan mungkin hari ini atau besok udah keluar, maka nanti insentifnya berdasarkan Peraturan Kepala Badan yang baru saja saya terbitkan itu," urainya.
Lebih lanjut, perubahan skema dilakukan karena kapasitas produksi setiap dapur MBG berbeda-beda. Sambungnya, ada dapur yang memproduksi 2.000 porsi, dan ada juga yang memproduksi 2.500 hingga 3.000 porsi per harinya.
"Dibayar semua Rp6 juta kan enggak adil dong. Artinya kalau 2.000 itu 3.000 porsi baru Rp6 juta. Tapi kalau kamu bikin 2.000 porsi dibayar Rp6 juta, berarti kan kandungannya enggak Rp15.000 satu porsinya. Karena tidak 2.000, betul enggak?" tegasnya.
Menurutnya, dengan sekma baru pemberian insentif akan memperhitung jumlah porsi yang diproduksi. "Sekarang tidak, ya, tidak rata semua kemudian satu dapur semua kemudian dibayar 6 juta, itu tidak adil," tukasnya.
