Kalangan akademisi mengapresiasi ketegasan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dalam melakukan pengawasan pembenahan dan penguatan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dr Isthifa Kemal Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) langkah tegas BGN dalam mengevaluasi satuan pendidikan maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan bagian penting untuk memastikan program prioritas pemerintah tersebut benar-benar berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Ketegasan Kepala BGN dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitas penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kualitas, keamanan pangan, serta tata kelola pelaksanaan program," ujar Kemal, dalam rilis yang terima media di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pemutakhiran data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat MBG di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Pamer MBG di KTT BRICS, Prabowo Langsung Kena Skakmat: Kok Korupsi dan Keracunannya Nggak Dibahas?!
Kemudian, sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) resmi ditutup sementara lantaran belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Penutupan tersebut dilakukan setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjalankan program MBG di berbagai wilayah Indonesia.
"Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis," kata Sudaryono dalam keterangannya, dikutip Selasa (8/9/2026).
Menurut Kemal, program MBG merupakan kebijakan strategis yang menyangkut pemenuhan gizi generasi muda sehingga pelaksanaannya tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran maupun perluasan cakupan penerima.
"MBG menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap prosesnya harus memenuhi standar yang jelas, mulai dari penerima manfaat, penyediaan makanan, higienitas, keamanan pangan, hingga mekanisme pengawasan," katanya.
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut," imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi dan penertiban bukan berarti melemahkan program MBG. Sebaliknya, langkah tersebut diperlukan agar MBG semakin kredibel, efektif, dan berkelanjutan.
"Ketegasan seperti ini penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG semakin kuat," katanya.
Lebih lanjut, Kemal berharap pembenahan yang dilakukan BGN dapat disertai dengan penguatan sistem pengawasan dari hulu hingga hilir. Menurutnya, standar operasional harus diterapkan secara konsisten dan pengawasan perlu dilakukan secara berkala, termasuk terhadap kualitas bahan pangan, proses pengolahan, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik.
Ia juga mendorong adanya evaluasi berbasis data sehingga setiap keputusan terkait penerima manfaat maupun SPPG dapat dilakukan secara objektif dan transparan.
"Program sebesar MBG membutuhkan tata kelola yang kuat. Evaluasi harus menjadi mekanisme rutin, bukan hanya dilakukan ketika muncul persoalan. Dengan begitu, setiap kekurangan dapat segera diperbaiki dan setiap keberhasilan bisa terus ditingkatkan," tutur Kemal.
Menurutnya, ketegasan BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono menjadi sinyal bahwa pelaksanaan MBG diarahkan untuk semakin profesional dan berorientasi pada hasil.
"Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya berapa banyak sekolah yang mendapatkan makanan bergizi atau berapa banyak dapur yang beroperasi. Ukuran utamanya adalah apakah program ini benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan dilaksanakan dengan standar keamanan serta tata kelola yang baik," pungkasnya.
