Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan yang tidak berlangsung selamanya memiliki konteks dan tujuan politik tertentu.
"Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," ujarnya kepada wartawan, seperti dikutip Rabu (9/9/2026).
Baca Juga: 'Mas AHY Fokus Kerja Aja, Pemilu Masih Lama!'
Ia menilai jika pernyataan tersebut sangat mungkin ditafsirkan sebagai pesan kepada koalisi atau lembaga pemerintah.
"Tinggal dilihat apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan atau kekecewaan dari AHY atau partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini," katanya lagi.
Lanjutnya, ia juga menilai kemungkinan pidato AHY sebagai sinyal dalam konteks politik 2029 mendatang. "Bisa saja ditafsirkan bahwa pernyataan itu adalah seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029. Atau, bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan khusus kepada Presiden agar menghitung AHY/Demokrat dalam kontestasi pemilu yang akan datang," sambungnya.
Baca Juga: AHY Ngomong Kekuasaan Tak Selamanya, Lagi Sindir Jokowi?
Menurut dia, tren kepuasan publik terhadap pemerintah dan Kepala Negara yang mengalami penurunan dapat menjadi pertimbangan bagi Demokrat untuk melihat momentum politik.
"Sangat bisa dipahami jika kemudian AHY/Demokrat menyimpulkan sekarang ini sebagai momentum yang tepat untuk masuk dalam kancah pertarungan politik menuju 2029," tambahnya.
Namun, pihaknya menilai jika AHY masih harus bekerja kersa bila dirinya ingin meningkatkan peluang di Pilpres mendatang.
"Terutama untuk mengejar ketertinggalan terhadap berbagai tokoh yang sudah muncul dalam radar survei seperti Dedi Mulyadi dan Prabowo sendiri," tegasnya.
Sebelumnya, AHY dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat. AHY mengajak kader Demokrat belajar dari pengalaman 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), terutama saat proses pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode kepemimpinan.
Dirinya menegaskan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan memiliki batas waktu. Bahkan, ia menambahkan jika jabatan serta pemilu memiliki siklus, sementara tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai.
