Ketua Umum Konferensi Republik, Sudirman Said, menilai Indonesia tengah menghadapi krisis tata kelola yang mengancam masa depan generasi mendatang. Hal itu ia sampaikan dalam pidato bertajuk “Belajar pada Tangan” di Konferensi Republik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Sabtu, (31/10/2026).
“Yang kita hadapi hari ini adalah krisis tata kelola. Indonesia memerlukan kepemimpinan moral yang baru. Dan kita harus terus berikhtiar untuk keluar dari krisis tata kelola, yang mengancam keberlanjutan,” kata Sudirman.
Berbicara saat pemulihan pascagempa Flores bermagnitudo 7,7 belum tuntas, Rektor Universitas Harakat Negeri itu berkaca pada pengalamannya di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias pascatsunami 2004. Di tengah puing Banda Aceh, Kepala BRR almarhum Kuntoro Mangkusubroto berpesan kepada timnya: “Jangan khianati harapan rakyat. Don’t even think to steal.”
Baca Juga: Kesahihan Gibran Sebagai Wapres Benar-Benar Runtuh
Menurut Sudirman, pesan itu menjaga BRR bebas dari korupsi signifikan hingga menjadi salah satu instansi pertama yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
Pelajarannya, mengurus negeri tidak cukup dikerjakan secara betul, yakni cakap dan profesional, tetapi juga harus benar: berintegritas, takut Tuhan, dan tahu malu. “Jadi, kurang ajar sekali jika pengurus bencana sampai merampok anggaran bencana dan jatah penyintas bencana,” ujarnya.
Baca Juga: Siap-Siap! Pekan Ini Nusron Wahid Bakal Dipanggil KPK
Alarm Krisis Multidimensi
Sudirman menyebut kasus dugaan korupsi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai bukti terbaru menjauhnya pengurusan negara dari norma para pendiri bangsa. KPK menangkap tangan pejabat BNPB pada 13 Oktober 2026 dan menetapkan lima tersangka korupsi dana siap pakai kebencanaan, termasuk adik kepala BNPB saat itu. “Bila hak korban bencana pun dicuri, bagaimana dengan yang lain?” kata Sudirman.
Ia memaparkan alarm di sejumlah bidang. Ekonomi merosot, keuangan daerah tertekan akibat pemotongan hak-hak daerah, dan lapangan kerja menyempit. Industri ekstraktif digenjot tanpa menghiraukan risiko bencana ekologis. Politik kian primitif karena negara direduksi menjadi instrumen elektoral. Dalam tata kelola, meritokrasi dilumpuhkan, nepotisme dijunjung, institusi dilemahkan, serta transparansi dan checks and balances dipinggirkan.
Menurut Sudirman, praktik itu mengorbankan keadilan antargenerasi karena “yang terancam sesungguhnya adalah masa depan dan kelangsungan hidup generasi mendatang.”
Mengutip hadis Nabi tentang kewajiban mengubah kemungkaran dengan tangan, lisan, dan hati, ia mengajak masyarakat sipil tidak diam. “Kita tidak ingin memikul dosa sejarah, disebabkan sikap diam atau hanya sebatas berdoa,” katanya.
Sudirman menutup pidato dengan mengajak hadirin mengacungkan tiga jari dan membacakan sembilan pendirian Manifesto Konferensi Republik, antara lain “Pemerintah adalah pengurus, bukan penguasa”, “Jabatan publik untuk yang cakap, bukan untuk yang dekat”, dan “Kekuasaan harus selalu bisa diawasi dan dikoreksi”.
Konferensi bertajuk “Masyarakat Sipil dan Masa Depan Republik” itu digelar IFTK Ledalero bersama Universitas Nusa Nipa dan jejaring masyarakat sipil pada 30–31 Oktober 2026, dengan sekitar 2.000 peserta. Forum ditutup dengan deklarasi “Republik Diuji di Tanah Ini” berisi sembilan tuntutan, antara lain peninjauan ulang penetapan Flores sebagai pulau panas bumi tanpa persetujuan warga.
Sebelumnya, Konferensi Republik digelar di Universitas Gadjah Mada pada Mei 2026, secara daring setelah acara di Universitas Indonesia batal pada Juni dan di Universitas Andalas padang akhir Agustus lalu.
