Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru menggantikan Nanik S. Deyang mendapatkan tanggapan apresiatif dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Notrida Mandica, PhD, penulis buku Makan Bergizi Gratis & Prabowonomics: Mewujudkan Amanat Konstitusi, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala BGN pada Rabu, 22 Juli 2026, merupakan langkah yang tepat dan mencerminkan kematangan pertimbangan Presiden dalam memilih pemimpin lembaga strategis nasional.
Menurut Notrida, Program Makan Bergizi Gratis adalah misi yang mulia sekaligus ambisius, dan karenanya membutuhkan sosok pemimpin dengan kapasitas manajerial yang teruji. Ia menilai Sudaryono, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertanian, telah membuktikan kapasitas tersebut di jabatan sebelumnya.
Baca Juga: Prabowo: Gak Boros, MBG Dibiayai dari Uang Negara yang Selama Ini Bocor
"Presiden pasti sudah mempertimbangkan siapa kira-kira orang yang tepat untuk menjalani misi yang sangat mulia tapi nampak ambisius ini. Pak Sudaryono sudah menjadi Wakil Menteri Pertanian, jabatan yang cukup besar dan sangat prestigious. Beliau punya kapasitas secara manajerial. Meskipun latar belakang beliau bukan gizi, MBG ini memerlukan orang yang mampu melakukan structural penetration, yang mampu menerapkan kebijakan publik dari pusat hingga ke lokal, dari kebijakan yang ideal di pemerintahan sampai menjadi realitas di masyarakat," ujar Notrida Mandica dalan keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Terkait kecepatan Presiden dalam menetapkan pengganti dan langsung melantiknya di hari yang sama, Notrida menilai ini adalah langkah paling tepat mengingat karakter program MBG yang harus berjalan simultan dan tidak boleh vakum.
"Presiden melakukan langkah yang paling tepat. Dalam suatu program yang harus berjalan secara simultan dan harus segera terealisasi, posisi tertingginya tidak bisa vakum. Tidak bisa kosong. Keputusan yang paling bagus itu pada saat satu pergi, ada yang menggantikan. Birokrasi sebagai motor penggerak pemerintahan memang harus seperti itu, dan banyak talenta dalam pemerintahan kita yang bisa mengambil alih posisi ketika dibutuhkan. Presiden pasti sudah melihat siapa yang mampu bekerja di saat dibutuhkan," ungkapnya.
Notrida juga menyoroti kombinasi latar belakang Sudaryono yang menurutnya sangat pas untuk memimpin BGN pada fase ini. Sudaryono adalah Doktor bidang Keuangan lulusan Institut Pertanian Bogor dengan predikat cum laude, ditambah pengalaman langsung dua tahun sebagai Wakil Menteri Pertanian.
"Yang penting beliau punya kombinasi manajemen yang bagus, dan itu pasti sudah beliau miliki karena sudah menjadi Wamen. Kemudian beliau punya latar belakang pendidikan di bidang keuangan, ini sesuatu yang sangat plus. Karena beliau pasti bisa menghitung dengan cermat bagaimana cara merencanakan, mengeksekusi, hingga mengawasi penggunaan anggaran. Ini sangat bagus untuk BGN," jelas Notrida.
Ia menekankan bahwa dari perspektif kebijakan publik, esensi Program MBG bukan sekadar penyediaan makanan, melainkan pengembanan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 UUD 1945. Notrida berpendapat, konsistensi Presiden Prabowo dalam menetapkan Kepala BGN yang mampu mengemban amanat tersebut merupakan wujud nyata komitmen terhadap kedaulatan rakyat.
"Makan Bergizi Gratis itu bukan soal makanannya. Titik utamanya adalah bagaimana kita mengemban tugas itu sebagai pengemban amanat konstitusi. Ini sudah diamanatkan oleh Pasal 34 UUD 1945, bahwa negara melindungi dan memberi makan pada orang-orang yang kurang mampu. Jika Kepala BGN yang baru konsisten dengan apa yang direncanakan, apa yang menjadi pemikiran, dan apa yang diutarakan Presiden, maka itu adalah bagian dari kewajiban konstitusi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat," tegasnya.
Notrida juga menyampaikan bahwa dari sudut pandang kebijakan publik, keberhasilan MBG tidak boleh diukur semata dari output, tetapi harus dilihat dari kualitas prosesnya. Menurutnya, proses yang baik akan selalu menghasilkan output yang baik, tetapi output yang baik belum tentu berasal dari proses yang konsisten.
"Sesungguhnya sebuah program itu bukan hanya soal output-nya. Yang penting adalah prosesnya. Proses yang baik pasti akan menghasilkan output yang baik. Tapi output yang baik belum tentu memiliki proses yang konsisten. Jika Kepala BGN yang baru bisa meletakkan dasar-dasar proses dari program ini secara konsisten dengan UUD 1945, dengan visi-misi Presiden, dan dengan pendekatan kedaulatan rakyat, maka perencanaan dan drafting kebijakan akan sejalan dengan eksekusinya," ungkapnya.
Sebagai co-author buku General Check-Up Keuangan Negara, Notrida juga menyampaikan tiga rekomendasi konkret yang menurutnya perlu segera dijalankan Sudaryono untuk memperkuat tata kelola BGN. Pertama, penerapan sistem e-budgeting agar seluruh penggunaan anggaran BGN dapat diakses publik secara terbuka melalui platform digital lembaga. Kedua, transparansi penuh dalam proses tender proyek MBG, dengan kriteria yang jelas dan tidak berbasis pada koneksi personal. Ketiga, pembangunan ekosistem institusional lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Kesehatan, kalangan akademik gizi, hingga lembaga terkait perlindungan ibu dan anak.
"Sekarang adalah zaman digital, jadi lebih mudah bagi pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui e-budgeting. Semua record ada di sistem elektronik dan bisa dilihat publik secara terbuka. Tender proyek juga harus dibuka. Jangan ada istilah perkawanan. Buka saja kepada publik siapa yang berminat menjadi kontraktor dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhan MBG. Dan yang tidak kalah penting, BGN harus membangun ekosistem institusional dengan berbagai kementerian dan kalangan akademik gizi. Meskipun BGN lembaga independen, ia tidak bisa berdiri sendiri," urai Notrida.
Menutup pernyataannya, Notrida menyampaikan bahwa dukungan lintas institusi dan lintas ekosistem menjadi kunci keberhasilan Sudaryono dalam mengemban tugasnya. Ia berharap seluruh elemen, mulai dari institusi pemerintahan, kalangan akademik, orang tua, sekolah, hingga masyarakat luas memberikan kesempatan dan dukungan yang diperlukan.
"Pak Sudaryono membutuhkan dukungan-dukungan secara institusi. Harus ada ekosistem institusi yang mendukung, ada ekosistem penerima manfaat. Ada orang tua, sekolah, anak, dan masyarakat umum yang mendukung. Mari kita beri kesempatan kepada beliau untuk mewujudkan visi-misi Presiden yang berdasarkan UUD 1945, dengan pijakan bahwa MBG adalah salah satu bentuk realitas dari kedaulatan rakyat," tutupnya.
