Kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (Agreement on Reciprocal Tariff atau ART) dinilai dapat memberikan kerugian bagi Indonesia. Selain faktor ekonomi, faktor kedaulatan negara juga menjadi perhatian.
Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Ahmad Heri Firdaus, dalam diskusi secara daring yang dilakukan Jumat (27/2/2026), menilai jika perjanjian tersebut dapat memberi tekanan tambahan pada kinerja ekspor Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyetujui penghapusan tarif untuk mayoritas produk asal AS ke Indonesia. Sementara itu, produk RI dikenakan tarif 19%.
Baca Juga: Sukses Tekan Tarif Trump, Pemerintah Kini Dorong Sawit Hingga Kopi Bebas Tarif Impor AS
"Jadi, ada ketidakseimbangan karena Indonesia menghapus 99% tarif produk dari Amerika Serikat. Ini hampir full liberalisasi. Artinya bebas masuk sini, dari segi tarif bebas. Sementara, Indonesia dikenakan tarif 19% untuk banyak produk," tegas Heri.
Selain nilai ekonomis yang kurang menguntungkan, kesepakatan dengan AS juga mencakup ketentuan yang dapat memengaruhi arah kebijakan industri, perdagangan, dan regulasi domestik. Pemerintah diketahui memberikan relaksasi terhadap berbagai kebijakan, seperti ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perizinan impor, pengakuan standar AS, hingga sertifikasi halal.
"Kebijakan kita dibatasi, kita disetir. Itu yang cukup memberatkan di situ. Nanti berpotensi ruang membuat kebijakan semakin sempit," tegas Ahmad Heri Firdaus.
Banyaknya relaksasi yang diberikan Pemerintah Indonesia dinilai tidak sebanding dengan apa yang akan didapatkan. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, dalam kesempatan yang sama menyinggung terkait pasar komoditas Indonesia di AS.
Sebagai contoh, Andry menjelaskan bahwa porsi ekspor komoditas minyak sawit dan produk turunannya ke AS hanya sekitar 10% dari total ekspor sawit Indonesia. Daripada memaksakan kesepakatan, Pemerintah Indonesia bisa fokus dengan menciptakan pasar baru.
"Menurut saya tidak worth it jika kita harus berjuang habis-habisan untuk komoditas yang pada akhirnya tidak memberikan manfaat cukup besar bagi Indonesia. Jangan sampai dalam negosiasi ini kita justru 'diketiakin' oleh Amerika Serikat," pungkasnya.
