Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam menghadapi Amerika Serikat (AS) yang menetapkan tarif impor baru (tarif resiprokal) sebesar 32% pada komoditas Tanah Air. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan sejumlah langkah tandingan, termasuk mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi.
Sesuai pengumuman yang dilakukan Presiden Donald Trump pada 2 April lalu, AS menetapkan tarif dasar 10% ke seluruh negara yang mengimpor barang ke AS. Sejumlah negara juga mendapatkan tarif tambahan lebih tinggi yang disesuaikan sekitar setengah dari tarif yang dikenakan sejumlah negara kepada AS.
Baca Juga: Daftar Negara Siap Balas Tarif Resiprokal Trump
"Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS," ujar Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia merespons tarif resiprokal sebesar 32% AS terhadap produk Indonesia, Jumat (4/4/2025).
Pemerintah Indonesia pun mengaku tengah menyiapkan sejumlah langkah guna merespons kebijakan Negeri Paman Sam yang akan berlaku mulai 9 April besok.
Indonesia Siapkan Tim Delegasi Terbaik
Dalam diskusi dengan tujuh jurnalis media nasional di Hambalang pada Minggu, 6 April 2025 lalu, Prabowo mengakui bahwa industri padat karya seperti tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur akan terdampak paling berat atas kebijakan AS. Sementara itu, produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang, serta produk-produk perikanan laut.
"Kita akan cari jalan keluar dengan harus berani mencari pasar baru. Selama ini, Indonesia terlalu manja, terlalu tertarik oleh ekonomi Amerika. Sistem ekonomi yang Amerika ajarkan, yakni free market, globalization, borders, selalu Indonesia ikuti. Sekarang, kita harus bangun, harus dewasa," tegasnya.
Pemerintah Indonesia akan melakukan negosiasi dengan Pemerintah AS dengan mengirim utusan terbaik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengaku bahwa dirinya bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ditugaskan Presiden Prabowo untuk menemui Trump.
"Pak Presiden menugaskan saya, Menlu, dan Menteri Keuangan. Sesuai dengan jadwal yang diberikan (kapan berlangsungnya)," kata Airlangga.
Dalam negoisasi tersebut, Indonesia akan menawarkan relaksasi kewajiban tingkat komponen dalam negeri atau TKDN di sektor produk informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) dari AS. "Antara lain yang diminta AS ICT untuk TKDN terutama dari investasi AS yang ada di Pulau Batam. Sebetulnya, AS memberi keleluasaan untuk Free Trade Zone sehingga ini menjadi bahan untuk negosiasi," tegas Airlangga.
Selanjutnya ialah rencana untuk evaluasi kebijakan larangan terbatas atau lartas, termasuk kebijakan percepatan sertifikasi halal. Selain itu, Indonesia bertekad memenuhi keinginan AS untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan meningkatkan impor produk-produk dari AS, seperti produk agrikultur yang di antaranya terkait produk kedelai hingga gandum.
"Arahan Pak Presiden Prabowo, Indonesia akan tingkatkan produk dari AS terutama produk agrikultur yang Indonesia tidak punya seperti soyabean dan wheat," ujarnya.
Produk lain yang akan diimpor dari AS untuk ditingkatkan misalnya produk engineering hingga pembalian LPG dan LNG.
Langkah Antisipatif Dalam Negeri
Sementara itu, pemerintah bersama sejumlah pihak akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen akan menjaga stabilitas Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, bersama Bank Indonesia (BI), Pemerintah Indonesia juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan Non-Tariff Barrier. Langkah tersebut diambil sejalan dalam upaya meningkatkan daya saing, menjaga kepercayaan pelaku pasar, serta menarik investasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Ambil Langkah Bersama Negara ASEAN
Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang Keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama menghadapi kebijakan tarif resiprokal AS. Diketahui, 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS.
Menurut Airlangga, negara-negara di ASEAN kompak menempuh jalur negosiasi menghadapi kebijakan Trump tersebut. Indonesia dan negara ASEAN lainnya disebut tidak akan mengambil tindakan balasan atau retaliasi terhadap AS.
"ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Jadi, ASEAN tidak mengambil langkah retaliasi," kata Airlangga di Jakarta, Senin (7/4).
