Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, turut merespons atas penyelidikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan praktik monopoli dalam penyediaan avtur di bandara.
Menurutnya, permasalahan utama yang menyebabkan mahalnya harga tiket penerbangan domestik justru berakar pada potensi adanya kartel bisnis maskapai penerbangan, yang seharusnya menjadi fokus pengawasan KPPU.
Selain itu, tambahnya, konsumen telah lama menjadi korban dari harga tiket yang tidak wajar akibat kemungkinan adanya praktik kartel di antara maskapai domestik. "Hal ini yang patut diduga sebagai penyebab utama dari mahalnya biaya penerbangan di Indonesia, bukan harga avtur semata," katanya dalam acara Seminar Publik yang berjudul "Keran Avtur Dibuka ke Asing dan Swasta, Bagaimana Nasib Pertamina?" yang diselenggarakan oleh Komunitas Sobat Energi di Jakarta, Selasa (1/10/2024).
Karena itu, ia menilai KPPU seharusnya memprioritaskan pengawasan terhadap konsentrasi pasar di sektor maskapai penerbangan, dari pada memusatkan perhatian pada penyediaan avtur yang dilakukan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga, yang sudah sesuai regulasi dan beroperasi secara transparan.
"KPPU seharusnya lebih memperhatikan faktor lain yang benar-benar memengaruhi harga tiket penerbangan," cetusnya.
Sementara itu, FSPPB juga telah memastikan bahwa harga avtur secara historis tidaklah lebih mahal dibandingkan dengan kompetitor di regional Asia Tenggara, bahkan dengan mempertimbangkan kompleksitas geografis dan pola distribusi bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia yang sangat rumit. Meski secara keekonomian tidak selalu menguntungkan, Pertamina tetap menjalankan tugasnya sebagai bagian dari tanggung jawab kepada negara dengan menyediakan avtur di seluruh bandara, bahkan di lokasi yang sulit dan tidak ekonomis.
"Kami juga melihat keanehan lain dalam situasi ini, di mana karpet merah seolah digelar bagi pihak swasta, bahkan asing, untuk masuk ke pasar avtur di Indonesia. Isu ini bukan hal baru dan terus diangkat berulang kali, sesuatu yang sangat disayangkan oleh FSPPB dan seluruh pekerja di Pertamina Group. Kami bisa saja mengajukan komplain, bahkan marah, tetapi kami tetap percaya bahwa masih ada orang-orang baik di negeri ini yang dapat melihat dan bertindak adil, baik dari pihak pengambil kebijakan maupun pemerintah," katanya.
