Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta pemerintah menyalahkan faktor eksternal di tengah anjloknya nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) yang terus merosot.
Ketimbang menyalahkan faktor eksternal seperti gejolak global karena perang Timur Tengah, pemerintah diminta lebih membuka diri terhadap kritikan dan masukan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang tengah babak belur sekarang ini.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tidak Diganti, Rupiah dan IHSG Tiba-tiba Kompak Meledak!
"Kita tidak perlu menuding keluar, mengapa The Fed memilih kebijakan hawkish, dan Teluk terus bergejolak, karena itu di luar kendali kita," kata Said kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).
Daripada sibuk mencari alasan serta menyalahkan hal-hal diluar kendali, Said meminta pemerintah lebih baik berbenah serta memikirkan rencana menghadapi kondisi ekonomi yang kian terpuruk.
“Justru yang harus kita persiapkan lebih terencana, dan eksekusi yang baik, adalah bagaimana mengatasi dolar, dan yield SBN yang mahal serta IHSG yang merosot. Ihwal pertama yang perlu kita lakukan, membuka diri terhadap kritik dan masukan," imbuhnya.
Said menyodorkan tiga solusi yang dapat dijajal pemerintah untuk memulihkan rupiah serta mengerek ekonomi yang sedang merosot sekarang ini.
“Pertama, pemerintah harus menjaga konsistensi kebijakan. Inkonsistensi kebijakan justru berisiko ketidakpercayaan pelaku usaha. Pemerintah sebaiknya tidak mengumumkan kebijakan yang masih prematur,” ujarnya.
Kedua, pemerintah harus mengelola kebijakan fiskal yang sehat. Said memuji proposal pemerintah yang mengajukan defisit RAPBN 2027 sebesar 1,8 - 2,4 persen PDB. Menurut dia, itu kabar baik dan diharapkan bisa meyakinkan market.
"Apalagi bila pada tahun ini realisasi defisit bisa lebih rendah, setidaknya 2,58 persen dari target APBN 2026 sebesar 2,68 persen, dan realisasi 2025, yang mencapai 2,81 persen. Ini menunjukkan tren positif," katanya.
Di sisi lain, Said mengatakan bahwa pasar saat ini sangat mengharapkan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut dia, pemerintah setidaknya perlu memperbaiki kapasitas pelaksanaan, menghindarkan konflik kepentingan, hingga fokus pada target sasaran dan daerah prioritas.
"Ketiga, OJK perlu segera memperbaiki tata kelola bursa. Selain itu, OJK juga harus segera memperbaiki transparansi kepemilikan saham, menambah porsi free float di atas 15 persen, dan mengevaluasi self-regulatory organization (sro) di pasar modal," pungkasnya.
