Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah turut merespons pernyataan bernada provokatif yang disampaikan konsultan politik Saiful Mujani yang mengajak aktivis untuk menggulingkan Prabowo Subianto dari kursi kepresidenan.
Menurut Fahri Hamzah pernyataan pendiri lembaga survei SMRC itu sangat berbahaya, dia meminta masyarakat untuk tidak merespons dan tetap berpegang teguh pada konsep demokrasi konstitusional dalam kehidupan bernegara.
"Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional sebab itu nanti berbahaya," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta dilansir Selasa (7/4/2026).
Fahri mengatakan, baik buruknya kinerja pemerintah bukan semata-mata karena kinerja presiden semata, sistem pemerintahan di negara kata ini terdiri dari berbagai lapisan yang selalu bekerja kolektif.
Ia juga meminta seluruh pihak untuk saling introspeksi diri. Fahri menyebut kondisi dunia hari ini penuh ketidakpastian, sehingga menuntut seluruh pihak untuk tetap kompak.
"Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat," ucapnya.
Saiful Mujani sendiri merupakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga penelitian, konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Belakangan potongan videonya yang dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintah ramai di media sosial.
"Ya hanya kita yang bisa, rakyat, '98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Suharto, enggak akan," kata Mujani.
Omongan Mujani itu juga direspons eks Kepala PCO Hasan Nasbi yang mengkritik keras pernyataan tersebut. Lewat Instagram @hasan_nasbi ia menyampaikan kekecewaannya sekaligus mengkritik balik Saiful Mujani.
"Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya," kata Hasan.
Hasan menyentil sejumlah pihak yang mengaku pejuang demokrasi, namun pada prakteknya hanya mengakui demokrasi jika pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan mereka.
Hasan juga menyebut orang-orang itu yang menurutnya kerapkali tergoda menyampaikan pernyataan yang melampaui batas, salah satunya ajakan menjatuhkan pemerintah.
Ia menyentil orang semacam itu menurutnya tidak paham esensi demokrasi, sehingga berbanding terbalik dengan pengakuannya sebagai pejuang demokrasi.
"Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster," ujarnya.
