Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menduding Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) banyak membohongi Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara).
Hal ini disampaikan Fahri terkait program rumah subsidi lewat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang disebutnya program tersebut bukan tugas dari Kementerian PKP. FLPP tidak termasuk indikator kinerja utama alias key performance indicator (KPI) PKP.
Baca Juga: Prabowo-Jokowi Masih Solid?
“Saya mohonlah Tapera ini, kayak Tapera ini kebanyakan ngebohongin Pak Menteri (Maruarar) gitu loh, salah terus ini kan. Tapera itu kan institusi di luar kita, kok kayak dia yang dominan, kayak FLPP segala-galanya, FLPP itu kan di luar (tugas) kita,” kata Fahri dilansir Kamis (14/8/2025).
Fahri menjelaskan program rumah subsidi lewat skema FLPP merupakan anggaran yang diberikan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) langsung kepada BP Tapera.
"(FLPP) itu anggarannya ada di Kementerian Keuangan, dipindahin ke Tapera. Cuma Tapera itu menganggap seolah-olah ini pekerjaan Kementerian (PKP), itu bohong dia. Termasuk dia memakai mekanisme untuk ngasih kuota-kuota (rumah subsidi), itu kan enggak boleh sembarangan," jelasnya.
Fahri mengaku program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto masih nihil untuk 2025. Fahri menjelaskan tak tercapainya pembangunan 3 juta rumah di 2025 ini lantaran anggaran yang dimiliki Kementerian PKP belum mencukupi untuk menjalankan program tersebut.
"Untuk tahun ini per budget kita belum, itu yang saya tadi minta maaf untuk tahun ini belum," ujarnya.
Dia bilang, memang selama ini sudah ada beberapa unit rumah yang terbangun namun itu merupakan program dari corporate social responsibility (CSR) maupun rumah subsidi dengan skema FLPP yang bukan menjadi KPI kementeriannya.
"Terus terang aja, tadi saya minta maaf, saya laporkan tadi, karena untuk renovasi kan masih nol, penataan kawasan masih nol, PSU (prasarana, sarana dan utilitasi umum) masih nol. Kita nampak sibuk ngurus CSR, ngurus macam-macam, padahal itu bukan KPI kita," ungkapnya.
Lebih lanjut, Fahri menuturkan, di dalam rapat pihaknya meminta agar pembangunan 3 juta rumah diseriusi berdasarkan anggaran yang telah disusun oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026.
Seiring dengan hal itu, Fahri menambahkan, Menteri IPK Agus Harimurti Yudhoyono bakal mengevaluasi kinerja Kementerian PKP ihwal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun 2025.
"Tadi menko akan mengevaluasi agak dalam soal pelaksanaan APBN. Kita pejabat di Kementerian itu ada KPI berdasarkan APBN, terus ada tantangan pekerjaan lain. Kadang-kadang kita lupa ini dahulu yang harus dipertanggungjawabkan, sebab serapan anggaran ini merupakan kinerja dari kementerian dan kinerja Birokrasi," pungkasnya.
