Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemukan adanya indikasi manipulasi dokumen faktur atau underinvoicing barang impor yang berpotensi besar merugikan negara, temuan itu terungkap ketika bendahara negara itu meninjau langsung pemeriksaan arus barang impor di kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak, Surabaya, Selasa (11/11/2025).
Dalam tinjauannya, Purbaya menemukan ada barang-barang impor yang terindikasi Underinvoicing, dimana harga barang ditulis dengan harga yang jauh lebih murah dari harga sebenarnya di pasaran.
Baca Juga: Menteri Purbaya Soroti Wacana Prabowo Bayar Utang Whoosh Pakai Duit Sitaan Korupsi
“Ada barang yang harganya kelihatannya kemurahan, masa harga barang sebagus itu cuma (dicantumkan) US$ 7, di marketplace hampir Rp 50 juta,” ujar Purbaya di Tanjung Perak, Surabaya dilansir Rabu (12/11/2025).
Purbaya mengatakan, pihaknya tak bakal berdiam diri atas temuan tersebut, hal ini bakal ditindaklanjuti melalui pemeriksaan ulang terhadap dokumen dan barang terkait.Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan tidak ada manipulasi nilai impor yang dapat mengurangi bea masuk dan pajak impor.
“Nanti akan kita re-check lagi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penindakan terhadap praktik underinvoicing menjadi bagian dari strategi pengawasan kepabeanan yang lebih ketat, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat integritas dan efisiensi arus barang di pelabuhan utama Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga meninjau langsung proses pencocokan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dengan kondisi fisik barang menggunakan alat container scanner. Ia menilai pelaksanaan pemeriksaan di lapangan telah berjalan baik dan sesuai prosedur.
“Proses pemeriksaannya sudah bagus. Saya lihat juga pengoperasian container scanner yang baru dan ini membantu mempercepat pemeriksaan,” katanya.
Baca Juga: Pesan dan Harapan Ahok untuk Menkeu Purbaya
Purbaya menambahkan, penggunaan teknologi pemindaian berbasis IT menjadi bagian dari modernisasi sistem kepabeanan nasional. Data hasil pemeriksaan akan langsung terhubung ke pusat agar pengawasan lebih transparan dan realtime.
“Nanti kan IT based, saya akan tarik juga ke Jakarta sehingga orang Jakarta (kantor pusat) bisa lihat langsung apa yang terjadi di lapangan,” tuturnya.
