Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama meminta agar perombakan besar-besaran di internal Kementerian Keuangan yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa dibatalkan, permintaan itu diajukan beberapa hari setelah Purbaya mendadak dipecat oleh Presiden Prabowo Subianto dimana pemecatan itu masih menjadi tanda tanya publik hingga hari ini lantaran dianggap tak lazim dan penuh kejanggalan.
Bimo mengatakan, permintaan penundaan yang dialamatkan kepada Menteri Keuangan Baru Suahasil Nazara itu dilakukan lantaran berbagai alasan, salah satunya adalah muncul nama-nama yang dicurigai sebagai orang titipan sebab kata dia sejumlah kandidat dalam rotasi itu tidak pernah mengikuti proses assessment dan talent management sebagaimana kandidat lainnya.
“Ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assesment dan talent management. Itu yang membuat saya dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai meminta untuk ditunda dulu, dibatalkan,” kata Bimo dilansir Kamis (17/9/2026).
Bimo mengatakan, nama-nama yang tidak memenuhi syarat atau tergolong cacat prosedural semestinya dibatalkan, sementara mereka yang memenuhi syarat rotasi itu tetap berlaku bagi mereka. Bimo mengaku mengusul hal ini agar prinsip keadilan bagi para kandidat tetap ditegakkan.
“Yang nggak memenuhi syarat dibatalkan, yang lain-lain (yang sesuai prosedur) tetap. Pak Suahasil menegaskan komitmen untuk melaksanakan talent management dan reformasi birokrasi dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Perombakan besar-besaran yang dilakukan Purbaya di internal Kementerian Keuangan disebut-sebut menjadi biang kerok pemecatan Purabaya kendati hal ini belum dikonfirmasi langsung oleh pemerintah
Sekadar info saja, empat hari sebelum dipecat Prabowo, Purbaya melantik hampir 400 pejabat Kemenkeu dimana jarak antara pelantikan dan pemecatan Purbaya yang terlampau pendek dinilai bukan sebuah kebetulan belaka.
“Kejanggalan waktu itu bukan sekedar kebetulan administratif. Itu jejak dari pertarungan yang kalah. Purbaya sendiri mengaku sudah menduga 50-50 kemungkinan dirinya akan diganti," kata Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli dilansir Olenka.id Kamis (16/9/2026).
"Pengakuan yang menunjukkan ia tahu sesuatu sedang terjadi jauh sebelum kabar resmi pemecatan itu datang. Dan ketika ditanya soal rotasi ratusan pejabat itu, ia mengonfirmasi sebagian ia jadi penyebabnya, kata dia," tambah Guntur Romli.
Kendati pemecatan Purbaya dilakukan mendadak hanya lewat sambungan telepon, namun yang bersangkutan kata Guntur Romli sebenarnya telah mengetahui bahwa kariernya bakal diselesaikan.
Rotasi dan perombakan besar-besaran yang dilakukan nyatanya merembet kemana-mana gesekan Purbaya dengan dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai menjadi tak terelakan lagi. Kabarnya orang–orang yang duduk Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai adalah figur yang dekat dengan Prabowo.
"Rotasi yang memicu gesekan nyata dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai sampai keduanya absen dari seremoni pelantikan pejabat baru," ujar Guntur Romli.
Guntur mengatakan, pemecatan Purbaya menandakan bahwa ada orang di internal Kemenkeu yang punya akses khusus ke pusat kekuasaan dalam hal ini kepala negara yang bisa meminta atau bahkan menekan Presiden untuk segera memecat Purbaya yang mulai mengusik mereka.
Baca Juga: Istana Main Aman, Berbicara Pencopotan Purbaya tapi Alasan Pemecatan Tetap Dirahasiakan
“Itu sinyal bahwa ada pejabat di internal Kementerian Keuangan yang punya jalur langsung ke pusat kekuasaan cukup kuat untuk membuat menteri yang mengangkat mereka justru tersingkir lebih dulu. Purbaya kalah bukan karena salah kebijakan, tapi karena kalah akses," bebernya.
